SIDOARJO, 17 Juli 2026 – Media Indobesia Times |Peringatan Hari Keadilan Internasional bukan sekadar agenda seremonial yang datang dan berlalu setiap tahun. Momentum ini seharusnya menjadi cermin bagi bangsa untuk mengukur sejauh mana keadilan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, serta seberapa kuat negara berdiri di hadapan praktik korupsi yang terus menggerogoti sendi-sendi pemerintahan.
Bagi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Hari Keadilan Internasional merupakan panggilan moral untuk mempertegas komitmen mengawal supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan maupun retorika politik.
Mengusung tema "Tak Akan Lelah Mengejar Matahari", MAKI Jatim menempatkan matahari sebagai metafora kebenaran yang tak pernah padam. Matahari adalah simbol kejujuran, keberanian, transparansi, dan keadilan yang harus terus dikejar, sekalipun awan kepentingan, tekanan kekuasaan, maupun berbagai bentuk intimidasi berusaha menghalangi sinarnya.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh tunduk pada kekuasaan, kepentingan ekonomi, ataupun tekanan politik.
"Keadilan adalah cahaya yang menuntun langkah kita. Selama masih ada ketidakadilan, kami tak akan berhenti berjuang," tegas Heru Satriyo.
Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan perjuangan, melainkan kritik moral terhadap realitas yang masih diwarnai ketimpangan penegakan hukum. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar kepada institusi penegak hukum. Namun di sisi lain, berbagai perkara korupsi yang menyita perhatian publik masih menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi, keberanian, dan independensi dalam proses penegakan hukum.
Korupsi tidak lagi sekadar dipahami sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Lebih dari itu, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti mengurangi hak masyarakat atas pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, hingga kesempatan hidup yang lebih sejahtera.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berjalan secara parsial ataupun tebang pilih. Hukum harus berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuatan politik, maupun kedudukan sosial. Ketika hukum kehilangan keberanian, maka kepercayaan publik akan ikut runtuh.
MAKI Jatim memandang bahwa perang melawan korupsi hanya dapat dimenangkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pengawas, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun budaya antikorupsi dan memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, MAKI Jatim menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian, investigasi, advokasi, edukasi publik, serta penyampaian laporan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan institusi negara, melainkan menjadi energi korektif agar tata kelola pemerintahan semakin bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Momentum Hari Keadilan Internasional juga menjadi ajakan kepada masyarakat agar tidak apatis terhadap berbagai dugaan penyimpangan. Keberanian menyampaikan informasi, melaporkan dugaan korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari kontribusi nyata membangun Indonesia yang berkeadilan.
Bagi MAKI Jatim, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Ia adalah gerakan moral yang membutuhkan keberanian kolektif seluruh anak bangsa. Sebab, tanpa integritas, pembangunan hanya akan melahirkan kemajuan yang semu, sementara ketimpangan dan ketidakadilan terus tumbuh di balik angka-angka statistik.
Mengusung semangat "Lawan Korupsi | Tegakkan Keadilan | Selamatkan Negeri", MAKI Jatim berharap Hari Keadilan Internasional menjadi pengingat bahwa keadilan sosial tidak akan lahir dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan secara konsisten, dijaga dengan keberanian, dan ditegakkan melalui supremasi hukum yang bebas dari intervensi apa pun.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo kembali menegaskan bahwa MAKI Jatim akan tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, independen, dan berintegritas.
"Perjuangan menegakkan keadilan tidak mengenal kata selesai. Selama masih ada korupsi yang merugikan rakyat dan ketidakadilan yang melukai rasa keadilan masyarakat, MAKI Jatim akan tetap berdiri di garis terdepan. Kami tidak akan lelah mengejar matahari, karena keadilan adalah cahaya bagi masa depan Indonesia. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
