Di Ragukan ! Panitia Pemilihan BPD Desa Sukonatar - Srono, Bupati Banyuwangi Harus Berikan Attensi Khusus!

Ada hal yang sangat menjadi sorotan dan perhatian husus dari Pemilik Yayasan Al Ashrof Dusun Sukopuro sekaligus warga setempat, Gus Miftahul Mubin.

Dalam keterangannya dirinya memaparkan tentang kejanggalan yang ditemukan fakta dilapangan jika didasari pada isi Peraturan Bupati ( Perbub ) No.31 Th.2020 TENTANG "Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah/PERDA Kab.Banyuwangi No.2 Th.2017 Tentang "PEDOMAN PEMBENTUKAN BPD". antara lain :

(1).Mengenai " Mekanisme Pembentukan Panitia". PASAL 12 (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh KADES melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan KADES.

Baca Juga

Berita

Kesuksesan Perdana Gempita Cimura, Lurah Cipinang Muara Dorong Penyelenggaraan Berkelanjutan Tiap Tahun

Berita

Gandrung Sewu 2026, Ribuan Wisatawan Padati Penerbangan ke Banyuwangi

Berita

Konsep Baru Gandrung Sewu 2026 Tarik Ribuan Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Hotel dan Homestay Banyuwangi Penuh

Berita

Antusiasme ke Gandrung Sewu Luar Biasa, Pemkab Banyuwangi Mohon Maaf kepada Warga yang Belum Bisa Menyaksikan Langsung

(2) Panitia dimaksud pada ayat 1 berasal dari perangkat desa dan unsur masyarakat.

(3). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling banyak berjumlah 11 orang, yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan dari unsur masyarakat paling banyak 8 orang.

PASAL 13.

(1). Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 Kades mengusulkan maksimal 3 orang perangkat desanya dan perwakilan unsur masyarakat paling banyak (8) orang.

Baca Juga

Berita

Megahnya Gandrung Sewu 2026, Saat Seni Tradisi Berpadu dengan Teknologi Pertunjukan

Berita

Sinergi Kemanusiaan: LPK MS Banyuwangi Salurkan Santunan untuk Dhuafa hingga UMKM Terjerat Riba

Berita

ABRI Manunggal Air Tingkatkan Hasil Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Berita

ABRI Manunggal Air Hadirkan Akses Pengairan Sawah bagi Poktan Tribhakti Desa Bono

(3).unsur perangkat desa berasal dari : a) Sekretaris desa b) Kepala seksi c) Kepala urusan/Kaur d) Kepala dusun.

(4) Unsur Masyarakat berasal dari : a) Tokoh Agama b) Tokoh Adat c) Tokoh Pemuda d) Tokoh Perempuan e) Tokoh Masyarakat

(5) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus berdasar atas USULAN dari masing masing Ketua Rukun Tentangga / RT. berdasar usulan/ musyawarah dengan masyarakat diwilayahnya.

Berdasar dan berpedoman pada isi PERDA tersebut, alhasil berbeda dengan kenyataan dilapangan tegasnya.

Baca Juga

Berita

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Berita

Misteri Perataan Sawah Mulyodadi di Tengah Sidang Tipikor: 19 Bidang Disebut Belum Dibayar, GSIP Desak Kejati Jatim dan KPK Telusuri Pemberi Perintah

Berita

Dermaga Desa Perigi Dipertanyakan, Publik Menanti Kejelasan Proyek APBN Rp7 Miliar dan Status Pengelolaannya!

Berita

AGUS FLORES UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA KOMBES POL. DR. ROFIQ RIPTO HIMAWAN SEBAGAI DIRRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR

Dalam pembagian kuota anggota panitia pihak Pemdes Sukonatar tetap memberlakukan kuota maksimal , dengan menetapkan 3 orang perangkat desa dengan perbandingan yang tidak sesuai PERDA. Jumlah maksimal 3 orang perangkat desa ini mestinya berlaku jika Panitia berjumlah Maksimalnya yakni 11 orang, terdiri ( 3 orang perangkat desa : 8 orang dari unsur masyarakat) sementara panitia yang ada dan sudah ditetapan berjumlah total hanya 7 orang .Maka ditemukan perbandingan yang tidak wajar yakni 3 orang aparat desa berbanding : 4 orang dari unsur masyarakat...????

Sebagai gambaran bila maksimal panitia pemilihan itu berjumlah 11 orang terdiri ( 3 org perangkat desa : 8 org dari unsur masyarakat) maka akumulasinya = 30% : 70% Sementara sekarang yang terjadi akumulasi perbandingannya 45% : 55% hal ini tidak sesuai....!?

Anggota panitia tersebut : antara lain: A) dari unsur perangkat desa : 1). Sulistiyowati 2). Imam Syafawi 3). Moh.Fadli Mubarok

B). dari unsur masyarakat : 1). Ahmad Yunus 2). Budi Harianto 3). Yudi Kristanto 4). Risti Alfiatul Laili.

Baca Juga

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Gandrung Sewu 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Berita

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Gandrung Sewu 2026, Perkuat Dukungan Pelestarian Budaya Daerah

Berita

Perkuat Koperasi Desa, 132 Manajer KDKMP Banyuwangi Dibekali Strategi Pengelolaan dan Keselamatan Kendaraan

Berita

Untuk Peningkatan Pelayanan, Kantor BPN Labuhanbatu Perkuat  Koordinasi Internal

Hal lain yang menjadi kejanggalan, benarkah anggota panitia dari unsur masyarakat tersebut sudah memenuhi PERDA No.2 Th.2017 pada PASAL 13 Ayat 4 & 5....????

Lebih lanjut dirinya ungkapkan tentang proses mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap yang tidak melibatkan proses pemilihan calon Pemilih tersebut melalui masing-masing Ketua Rukun Tentangga/ RT dimasing masing wilayah keterwakilanya. Seperti yang terjadi di lingkungan RT 02/02 dusun Sukopuro. Justru yang melakukan tugas ini Kadus berinisial ( AS ) yang tidak masuk dalam daftar Panitia...??? .Hal ini jelas melanggar PERDA No.2 Th 2017 Pasal 13 Ayat 5 pula.

Maka dengan proses yang semacam ini saya sangat" meragukan" hasil nya jika BPD terpilih dan terbentuk untuk di desa Sukonatar nantinya dalam menjalankan tugas & fungsinya tidak bakal maksimal dan powerfull dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana diatur di paragraf 10" Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa " Pasal 75, 76 & Pasal 77.

Lebih lanjut dirinya sampaikan ke awak media, agar Bupati Banyuwangi bisa menjadikan semua ini atensi husus dan atas nama pribadi, atas nama Al Ashrof, serta atas nama seluruh masyarakat desa Sukonatar hususnya & masyarakat diseluruh Indonesia hendaknya memahami semuai ini dan harus tahu bahwa fungsi BPD di pemerintahan Desa berfungsi tak ubahnya DPRD di Kabupaten. Maka BPD yang sebenarnya adalah wakil Rakyat di tingkat desa yang harus bekerja secara Independen tidak terkontaminasi,tidak dibawah komando aparatur desa secara total. Dan masyarakat harus mengetahui & memahami atas fingsinya & tugas Wakilnya di Pemerintan desa.

Baca Juga

Berita

MAKI JATIM GUNCANG JEMBER LEWAT ADU STRIKE LELE: DI BALIK TOTAL HADIAH RP 31 JUTA SELAMA 2 HARI, ADA STRATEGI EKONOMI KREATIF DAN PESAN KEMERDEKAAN YANG ELEGAN

Berita

Jelang Pilkades 2026, Roops Polda Bengkulu Supervisi dan Asistensi Sispamkota serta TFG di Polres Mukomuko

Berita

Dinsos PP dan KB Banyuwangi dan LKKNU Bahas Pengasuhan Anak serta Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Berita

Menuju Pembangunan RSUD Cakung: Rekan Indonesia Ungkap Target Penyelesaian Pemilihan Kontraktor Tahun 2026

Mari bersama kita luruskan roda pemerintahan yang kita mulai dari bawah hingga atas, agar Indonesia bisa adil , makmur dan sejahtera rakyatnya dibawah pemerintahan yang bersih terbebas KKN. Pungkasnya.

Red.© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta