SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong wajah pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Bukan sekadar memindahkan loket pelayanan, tetapi membangun cara kerja pemerintahan yang lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan wilayah, serta mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Semangat tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pelayanan Satu Pintu (One Desk Stop Service) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Selasa (29/9/2026).
Layanan tersebut disosialisasikan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, bersama jajaran pemerintah daerah, perangkat kewilayahan, instansi terkait, perbankan, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta para pimpinan perusahaan yang beroperasi di kawasan Tambaksawah.
Turut mendampingi Wabup Mimik, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Waru, Kepala Desa dan perangkat Desa Tambaksawah, pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bank Jatim, serta unsur dunia usaha.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hadirnya layanan satu pintu di Tambaksawah memiliki makna lebih luas daripada sekadar mendekatkan tempat pelayanan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang mampu mengikuti denyut aktivitas masyarakat sekaligus dinamika ekonomi di setiap kawasan.
Tambaksawah dan Kecamatan Waru merupakan salah satu kawasan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Lebih dari 200 perusahaan tercatat menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Kondisi itu secara otomatis melahirkan kebutuhan pelayanan administrasi, perpajakan, hingga berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas kendaraan dan operasional perusahaan.
Karena itu, pemerintah memilih mendekatkan pelayanan ke pusat aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Mimik.
Mendekatkan Pelayanan, Menguatkan Kepatuhan
Mimik menegaskan, kemudahan pelayanan harus berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya kepada daerah.
Salah satunya adalah kewajiban perpajakan.
Menurutnya, pajak daerah memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan tersebut kemudian menjadi bagian dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, kepatuhan membayar pajak tidak semata-mata berhenti pada persoalan administratif. Di dalamnya terdapat dimensi partisipasi pembangunan.
“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Dalam kerangka itulah, keberadaan One Desk Stop Service diharapkan menciptakan hubungan yang semakin sehat antara pemerintah, wajib pajak, dan dunia usaha.
Pemerintah menghadirkan akses pelayanan yang lebih dekat dan mudah. Sebaliknya, masyarakat serta perusahaan diharapkan semakin tertib memenuhi kewajiban perpajakan dan administrasi sesuai ketentuan.
Hubungan tersebut menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memberikan layanan, tetapi juga dari seberapa efektif pelayanan itu membangun kepercayaan dan kepatuhan publik.
Masyarakat Didorong Menjadi Bagian dari Pengawasan
Pesan Wabup Mimik tidak berhenti pada persoalan pelayanan dan penerimaan pajak.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam mengawal pembangunan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat.
“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.
Ruang partisipasi publik, dengan demikian, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan informasi apabila menemukan pelaksanaan pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Bagi pemerintah daerah, pengawasan publik bukan semata bentuk kontrol, tetapi juga instrumen untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal.
Dunia Usaha Bukan Sekadar Penggerak Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan paguyuban perusahaan di kawasan Tambaksawah.
Menurutnya, keberadaan wadah komunikasi tersebut penting untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Kawasan dengan aktivitas industri dan ekonomi yang tinggi membutuhkan pola hubungan yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab pelayanan, perusahaan menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus memiliki tanggung jawab sosial, sementara masyarakat menjadi bagian penting dari lingkungan yang harus memperoleh manfaat dari pertumbuhan kawasan.
Mimik juga mengapresiasi kepedulian sejumlah perusahaan terhadap masyarakat sekitar, termasuk melalui program sosial seperti pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim maupun kontribusi terhadap pembangunan lingkungan.
“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambak Sawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.
Ia berharap kepedulian tersebut dapat terus dikembangkan sehingga hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitarnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan.
Bagi Sidoarjo, pertumbuhan dunia usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kawasan yang produktif sekaligus inklusif.
BPPD Dorong Pelayanan Pajak Semakin Dekat
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, pembukaan layanan satu pintu di Tambaksawah merupakan bagian dari strategi BPPD untuk mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Yudhi, model pelayanan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dukungan sejumlah perusahaan. Ke depan, pelaksanaannya akan terus dievaluasi agar pelayanan yang diberikan semakin efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Bagi BPPD, kedekatan layanan juga memiliki dimensi strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Yudhi menegaskan, BPPD memiliki target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada 2026. Untuk itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.
“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya.
Dari Loket Pelayanan Menuju Kolaborasi Pembangunan
Kehadiran One Desk Stop Service di Tambaksawah pada akhirnya membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan loket pelayanan di lokasi yang lebih dekat.
Ia mencerminkan arah baru pelayanan publik yang menempatkan akses, kemudahan, kepatuhan, dan partisipasi sebagai satu kesatuan.
Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan responsif. Masyarakat serta dunia usaha, pada saat yang sama, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sekaligus ikut menjaga kualitas pembangunan.
Di titik itulah pelayanan publik menemukan maknanya yang lebih substantif.
Pelayanan bukan sekadar urusan meja dan dokumen. Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Dunia usaha bukan hanya penggerak ekonomi. Dan masyarakat bukan hanya penerima manfaat.
Semuanya bertemu dalam satu ekosistem pembangunan.
Dari Tambaksawah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang membangun pesan yang sederhana namun fundamental: pelayanan didekatkan, kewajiban dipermudah, kepatuhan diperkuat, dunia usaha dirangkul, dan pembangunan dikawal bersama.
Sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah bukan sebagai institusi yang berjarak, melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat hadir ketika dibutuhkan, mendengar ketika ada persoalan, dan bekerja bersama untuk memastikan pembangunan benar-benar kembali kepada kepentingan publik. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
