Lampung Timur — Sidang perdana praperadilan terkait polemik dana Tripanca senilai Rp106 miliar digelar di Pengadilan Negeri Sukadana, Senin (18/5/2026). Sidang tersebut diajukan oleh Amrullah selaku prinsipal yang dikuasakan kepada LBH Garuda Keadilan Indonesia (LBH-GKI).
Anda belum membaca semua isi berita ini
Dalam persidangan, Amrullah hadir langsung bersama tim kuasa hukum dari LBH-GKI dan LBH Gerakan Pemuda Berkarya (GPB).
Majelis hakim kemudian menyampaikan bahwa seluruh termohon dari Termohon I hingga Termohon XVII wajib hadir dalam sidang lanjutan. Pengadilan juga akan melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak yang belum hadir.
“Termohon wajib hadir satu sampai tujuh belas termohon. Pemanggilan ulang akan dilakukan. Kalau tidak hadir akan kita tindak,” ujar hakim dalam persidangan.
Sidang kemudian ditunda dan dijadwalkan kembali pada 8 Juni 2026 mendatang. Pemanggilan ulang terhadap para pihak diberikan waktu mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
Kasus Tripanca sendiri merupakan perkara lama yang bermula dari penempatan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana milik Sugiarto Wiharjo pada periode 2005 hingga 2008.
Dana APBD yang ditempatkan secara nonformal atau di bawah tangan (under table) itu kemudian tidak dapat dicairkan setelah BPR Tripanca kolaps pada tahun 2009.
Perkara tersebut sempat menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Bupati Lampung Timur Satono dan bos Tripanca, Sugiarto Wiharjo. Dalam putusan Mahkamah Agung, Alay divonis 18 tahun penjara terkait kasus korupsi dana APBD Lampung Timur.
Usai sidang, Amrullah menyampaikan bahwa pengajuan praperadilan tersebut bertujuan mendorong pengembalian dana APBD Lampung Timur yang menurutnya selama ini menjadi beban defisit daerah.
“Tujuan kami mengajukan praperadilan ini untuk bisa mengembalikan dana APBD Lampung Timur yang selama ini puluhan tahun defisit. Di dalam defisit itu juga ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Lampung Timur pertama,” kata Amrullah kepada awak media.
"kesalahannya adalah yang menempatkan Kasda di bukan Bank pemerintah yang jelas itu dilarang dan Bupati berikutnya mestinya melakukan eksekusi tapi tidak melakukan jelas ini sebuah tindak pidana korupsi lagi karena unsur korupsi itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan keuangan negara". Jelas Sopiyan Subing S.H seorang Advokat
Menurut Advokat Dan Aktivis Antikorupsi Sopiyan Subing S.H Penempatan Kasda di luar bank pemerintah diduga melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah Ia menilai kelalaian pejabat yang tidak melakukan tindakan korektif dapat mengarah pada unsur tindak pidana korupsi Ujarnya..
Saat ditanya mengenai rumor penempatan kas daerah Lampung Timur yang disebut telah berlangsung sejak masa pemerintahan Irfan Nuranda Djafar, Amrullah menyebut hal tersebut memiliki keterkaitan.
“Ada benarnya. Karena Irfan Nuranda Djafar adalah Komisaris PT PSBL yang diketuai beliau dan mendanai saudara Sugiarto Wiharjo alias Alay Tripanca. Di situlah dana-dana itu modusnya,” ujarnya.
Menurut Amrullah, nilai dana yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut mencapai Rp106 miliar dan hingga kini masih menjadi bagian dari persoalan defisit APBD Lampung Timur.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
