Saatnya Polresta Banyuwangi Bersikap Tegas terhadap Tambang Ilegal: harus diusut tanpa pandang bulu

"Sudah saatnya Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rofiq, menunjukkan ketegasan dalam menindak praktik-praktik yang melanggar hukum ini,"ujar, Aktifis Muda Asal Banyuwangi, Ari Bagus Pranata Minggu (25/01/2026).

Menurut Ari, Tambang ilegal bukan sekadar persoalan administrasi atau izin. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, memperparah kerusakan jalan akibat truk tambang yang melintas, dan mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi. Oleh karena itu, pengawasan dan tindakan tegas aparat kepolisian menjadi kunci untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Informasi mengenai perizinan tambang harus transparan, dan setiap pelanggaran harus diusut tanpa pandang bulu. Jika praktik tambang ilegal dibiarkan, negara seolah kalah oleh pembiaran, sementara masyarakat menanggung risiko.

Baca Juga

Polri

Suasana Haru Warnai Pelepasan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan Penyambutan Kombes Pol Muharman Arta sebagai Kapolresta Banyuwangi

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Gandrung Sewu 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Berita

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Gandrung Sewu 2026, Perkuat Dukungan Pelestarian Budaya Daerah

Berita

Perkuat Koperasi Desa, 132 Manajer KDKMP Banyuwangi Dibekali Strategi Pengelolaan dan Keselamatan Kendaraan

Kapolresta Banyuwangi memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral untuk memastikan hukum ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal jelas bagi pelaku usaha tambang: bahwa ilegalitas tidak akan ditoleransi. Lebih dari itu, tindakan nyata akan membangun kepercayaan publik bahwa keselamatan dan kesejahteraan warga adalah prioritas aparat kepolisian.

Kini saatnya Polresta Banyuwangi mengambil langkah konkret: menindak tambang ilegal, memeriksa perizinan yang bermasalah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Jangan biarkan isu ini hanya menjadi perbincangan di media hukum harus berbicara, dan negara harus hadir secara nyata,"pungkasnya.

(Ari)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta