SIDOARJO, 29 September 2026 — Media Indonesia Times | Proyek pembangunan Sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar kini menghadapi tuntutan pemeriksaan yang lebih serius.
Inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Inspektorat dan jajaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Senin (28/9/2026) tidak hanya memunculkan persoalan mengenai kondisi pekerjaan di lapangan. Temuan tersebut juga membuka pertanyaan yang lebih mendasar mengenai kepatuhan terhadap kontrak, kesesuaian spesifikasi teknis, mekanisme pengawasan, progres pekerjaan, hingga dasar pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan.
Atas kondisi tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak agar hasil sidak tidak berhenti pada teguran administratif.
Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo, S.Ip meminta dilakukan pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh terhadap proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut.
Bagi MAKI, persoalannya bukan semata apakah pekerjaan terlihat berjalan atau tidak.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pekerjaan yang dibayar dengan uang publik benar-benar sesuai dengan kontrak, spesifikasi, volume, mutu, progres, dan prosedur yang dipersyaratkan?
Temuan Lapangan Harus Naik Kelas Menjadi Pemeriksaan
Dalam sidak tersebut, pelaksana proyek dari CV Putra Utama Perkasa disebut tidak berada di lokasi. Di lapangan hanya terdapat empat pekerja yang menurut informasi baru didatangkan pada hari pemeriksaan.
Selain kondisi tenaga kerja, ditemukan pula persoalan mengenai ukuran besi beton dan kesesuaian struktur beton dengan spesifikasi teknis.
Temuan tersebut tidak boleh langsung ditarik menjadi kesimpulan mengenai adanya tindak pidana.
Namun, secara administratif dan teknis, temuan semacam itu cukup menjadi alasan untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen kontrak dan kondisi pekerjaan secara faktual.
Sebab dalam proyek pemerintah, kesesuaian pekerjaan tidak cukup dinilai berdasarkan apa yang terlihat secara kasatmata.
Spesifikasi teknis harus dibandingkan dengan material yang digunakan.
Gambar kerja harus dicocokkan dengan konstruksi yang dibangun.
Volume harus dihitung.
Progres fisik harus diverifikasi.
Dan pembayaran harus ditelusuri berdasarkan pekerjaan yang benar-benar telah memenuhi persyaratan kontrak.
Kontrak Menjadi Titik Awal Pemeriksaan,
MAKI Jatim meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan menjadikan dokumen kontrak sebagai salah satu instrumen utama.
Dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara, dokumen pengujian material, serta dokumen pembayaran perlu diperiksa secara berlapis.
Tujuannya bukan semata mencari kesalahan, melainkan memastikan terdapat kesesuaian antara apa yang diperjanjikan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dibayarkan.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, titik krusialnya berada pada hubungan antara realisasi pekerjaan dan pembayaran.
Apabila suatu pekerjaan dinyatakan telah memenuhi prestasi kontrak, maka harus ada dasar dokumentasi dan pemeriksaan yang mendukungnya.
Sebaliknya, apabila ditemukan pekerjaan atau material yang tidak sesuai persyaratan kontrak, harus diperjelas bagaimana status pekerjaan tersebut dalam administrasi proyek dan pembayaran.
Di sinilah audit menjadi penting. Bukan sekadar memeriksa beton yang sudah terpasang, tetapi menelusuri jejak administratif di belakang setiap pekerjaan yang dibayar.
Material Tak Sesuai Bukan Sekadar Persoalan Teknis.
Persoalan ukuran besi beton menjadi salah satu bagian yang perlu diperiksa secara objektif.
Apabila kemudian berdasarkan pemeriksaan teknis terbukti terdapat material yang tidak memenuhi spesifikasi, langkah korektif harus mengikuti ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Material yang tidak memenuhi persyaratan tidak semestinya digunakan tanpa dasar persetujuan atau mekanisme yang dibenarkan.
Jika harus dilakukan penggantian, proses tersebut perlu dicatat dan didokumentasikan.
Yang perlu dipastikan kemudian adalah:
berapa material yang dinyatakan tidak sesuai, berapa yang telah digunakan, berapa yang harus diganti, siapa yang memeriksa, kapan pemeriksaan dilakukan, dan bagaimana konsekuensinya terhadap volume serta pembayaran pekerjaan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena persoalan teknis dapat memiliki konsekuensi administratif apabila berkaitan dengan prestasi pekerjaan dan pembayaran.
Namun, sekali lagi, ketidaksesuaian teknis tidak otomatis identik dengan korupsi.
Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran kontrak, kelalaian administratif, kesalahan teknis, atau persoalan lain yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.
Konsultan Pengawas Perlu Diperiksa Perannya
Dalam rangkaian pekerjaan tersebut, posisi CV Guna Manfaat Teknik sebagai konsultan pengawas juga patut ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan profesional.
Konsultan disebut mengetahui persoalan material dan mengaku sempat menolak pengiriman material yang tidak sesuai standar.
Jika keterangan tersebut benar, maka perlu dilihat bagaimana mekanisme pengawasan dilaksanakan.
Apakah penolakan tersebut dituangkan dalam laporan?
Apakah ada instruksi tertulis?
Apakah material yang ditolak benar-benar tidak digunakan?
Apakah material kemudian diganti?
Dan apakah seluruh proses tersebut tercatat dalam administrasi proyek?
Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk menilai apakah mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang hadir atau tidak hadir di lapangan.
Yang lebih penting adalah apa yang tercatat, apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan, dan apa yang akhirnya dibayar.
Jangan Gegabah Menyebut Kerugian Negara
MAKI Jatim juga menekankan pentingnya pemeriksaan objektif.
Temuan sidak tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi.
Secara hukum, kesimpulan tersebut membutuhkan dasar pemeriksaan dan pembuktian yang memadai.
Jika terdapat dugaan kerugian keuangan negara, maka besaran dan keberadaannya harus didasarkan pada pemeriksaan lembaga yang berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Demikian pula apabila terdapat dugaan tindak pidana, harus terdapat rangkaian fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana yang dipersoalkan.
Karena itu, langkah paling rasional setelah temuan sidak adalah audit dan pemeriksaan terlebih dahulu, bukan vonis terlebih dahulu.
Prinsip tersebut sekaligus penting untuk melindungi uang negara dan memastikan pihak-pihak yang bekerja dalam proyek tetap memperoleh hak untuk memberikan klarifikasi.
Pelaksana dan Konsultan Tetap Memiliki Hak Jawab
Pelaksana proyek maupun konsultan pengawas harus diberi ruang untuk menjelaskan kondisi yang ditemukan di lapangan.
Ketidakhadiran pelaksana pada saat sidak, misalnya, belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Demikian pula keberadaan sejumlah pekerja di lokasi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai capaian proyek.
Penilaian harus menggunakan indikator yang lebih objektif: kontrak, jadwal pelaksanaan, laporan harian dan mingguan, volume pekerjaan, tenaga kerja yang dipersyaratkan, material, progres fisik, serta dokumen pembayaran.
Dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan akan menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Rumah Pompa Menyangkut Kepentingan Publik
Ada aspek lain yang membuat proyek ini memiliki arti strategis.
Rumah pompa merupakan bagian dari infrastruktur pengendalian banjir. Artinya, kualitas pekerjaan pada akhirnya bukan hanya menyangkut hubungan antara pemerintah daerah dan penyedia jasa.
Ada kepentingan masyarakat di belakangnya.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu berfungsi ketika dibutuhkan. Karena itu, mengejar penyelesaian pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi.
Sebaliknya, persoalan administrasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan percepatan pekerjaan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.
Kualitas, ketepatan waktu, kepatuhan kontrak, dan akuntabilitas anggaran harus berjalan bersamaan.
MAKI Mendorong Pemeriksaan dari Hulu hingga Hilir
Bagi MAKI Jatim, pengawasan seharusnya tidak dimulai ketika persoalan sudah terlihat di lapangan.
Pengawasan harus berlangsung sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran hingga serah terima pekerjaan.
Setiap tahapan harus meninggalkan jejak yang dapat diaudit.
Karena itu, MAKI meminta pemeriksaan terhadap proyek Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 tidak dilakukan secara parsial.
Audit harus mampu menjawab tiga pertanyaan utama: apa yang dikontrakkan, apa yang benar-benar dikerjakan, dan apa yang telah dibayarkan.
Jika ketiganya sesuai, hasil pemeriksaan akan menjadi bentuk pertanggungjawaban bahwa uang publik telah digunakan sebagaimana mestinya.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus jelas sifat dan konsekuensinya apakah merupakan persoalan teknis, administratif, pelanggaran kontrak, kewajiban perbaikan, atau terdapat indikasi lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Transparansi
Pada akhirnya, proyek senilai sekitar Rp2,9 miliar tersebut bukan hanya sedang diuji dari sisi konstruksi.
Yang sedang diuji adalah sistem pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga uang publik.
Temuan sidak seharusnya menjadi momentum untuk membuka seluruh dokumen yang relevan dan melakukan pemeriksaan secara profesional.
Tidak perlu ada vonis sebelum audit.
Tidak pula perlu ada pembenaran sebelum pemeriksaan selesai.
Yang dibutuhkan adalah data, dokumen, pengukuran, pengujian dan pertanggungjawaban.
Sebab dalam proyek yang dibiayai uang rakyat, ukuran keberhasilannya bukan sekadar bangunan berdiri.
Bangunan harus sesuai spesifikasi. Volume harus sesuai kontrak.
Pembayaran harus sesuai prestasi.
Pengawasan harus dapat dibuktikan.
Dan seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika audit menemukan semuanya sesuai, publik memperoleh kepastian. Jika audit menemukan ketidaksesuaian, publik berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana negara memperbaikinya.
Di situlah makna sesungguhnya dari pengawasan atas proyek Rp2,9 miliar Rumah Pompa Sidokare: bukan mencari siapa yang salah terlebih dahulu, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah uang publik memiliki dasar pekerjaan yang nyata, sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
