Rapat Pleno PBNU Putuskan Verifikasi SK PCNU, Katib Aam Sampaikan Mekanisme di Haul Banyuwangi

Momentum tersebut berlangsung tidak lama setelah Rapat Pleno PBNU yang digelar Kamis, 29 Januari 2026. Dalam risalah rapat pleno itu, PBNU memutuskan sejumlah poin penting, antara lain menerima permohonan maaf KH Yahya Cholil Staquf atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN NU serta tata kelola keuangan PBNU yang dinilai belum memenuhi kaidah akuntabilitas.

Rapat pleno juga memutuskan memulihkan komposisi kepengurusan sebagaimana hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang telah diperbarui tahun 2024, dengan susunan Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal Drs. Saifullah Yusuf.

Selain itu, pleno meninjau kembali seluruh SK PBNU tentang pengesahan PWNU, PCNU, maupun SK kelembagaan/kepanitiaan lain yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap. PBNU juga menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola organisasi, keuangan, dan sumber daya sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk pemulihan tata kelola persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025.

Baca Juga

Berita

AGUS FLORES UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA KOMBES POL. DR. ROFIQ RIPTO HIMAWAN SEBAGAI DIRRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR

Polri

Suasana Haru Warnai Pelepasan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan Penyambutan Kombes Pol Muharman Arta sebagai Kapolresta Banyuwangi

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Gandrung Sewu 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Berita

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Gandrung Sewu 2026, Perkuat Dukungan Pelestarian Budaya Daerah

Rapat tersebut juga memastikan seluruh program dan kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan lainnya, dan mematuhi kebijakan, arahan, serta restu Rais Aam PBNU.

Dalam perbincangan santai seusai haul, KH Ainul Yaqin selaku pengasuh Pondok Pesantren Aliyah Wali Mutamakin, yang akrab disapa Gus Inul, menanyakan perkembangan legalitas formal PCNU Kabupaten Banyuwangi. Menanggapi hal itu, KH Ahmad Said Ansori menjelaskan bahwa PBNU telah membentuk tim verifikasi untuk meneliti dan mengkaji legalitas PCNU dan PWNU se-Indonesia.

“Hasil verifikasi tim akan masuk ke meja Sekjen. Setelah dikaji dan disetujui Sekjen, berkas naik ke Ketua Umum, lalu ke Katib Aam, dan puncaknya berada di Rais Aam,” terang KH Ahmad Said Ansori, sebagaimana disampaikan dalam rilis pers Gus Inul, pada media ini, Minggu (15/2/2026).

Ia menegaskan, mekanisme tersebut berlaku normal dan menyeluruh, termasuk untuk PCNU Kabupaten Banyuwangi. Seluruh SK PCNU akan melalui kajian dan verifikasi ketat sebelum disahkan secara berjenjang.

Baca Juga

Berita

Perkuat Koperasi Desa, 132 Manajer KDKMP Banyuwangi Dibekali Strategi Pengelolaan dan Keselamatan Kendaraan

Polri

Polsek Gunung Malela Amankan Pria 46 Tahun, 114 Paket Ganja Disita di Simalungun

Umum

Pemkab Tulungagung Matangkan Penyaluran BLT DBHCHT 2026

Nasional

Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Dekat Permukiman Warga Desa Teluk Batu, Tim Media Konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Kapuas

Menanggapi penjelasan tersebut, Gus Inul menyampaikan dukungan terhadap langkah PBNU. “Kami menyambut baik pembentukan tim verifikasi demi menjaga tertib administrasi dan marwah organisasi. NU harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa warga nahdliyin Banyuwangi siap mengikuti seluruh mekanisme yang telah ditetapkan PBNU. “Jika pintu masuknya melalui Sekjen dan harus melalui tahapan hingga Rais Aam, maka itu bagian dari disiplin jam’iyah yang wajib kita hormati bersama. Yang utama adalah menjaga persatuan dan khidmah untuk umat,” tegasnya.

Haul ke-28 KH Imam Muhtadi Thohir sendiri berlangsung khidmat dan menjadi ruang refleksi spiritual sekaligus konsolidasi organisasi, di tengah komitmen PBNU melakukan penataan dan penguatan tata kelola kelembagaan secara nasional.

(Redaksi)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta