Polri PTDH Eks Kapolres Bima Kota Usai Terbukti Terlibat Narkoba dan Perilaku Tercela

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, sidang KKEP yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WIB menghadirkan 18 saksi dan menemukan sejumlah fakta pelanggaran serius oleh terduga pelanggar.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa terduga pelanggar meminta dan menerima uang melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota yang bersumber dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Selain itu, terduga pelanggar juga melakukan penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan seksual,” ujar Trunoyudho.

Ia menjelaskan, atas pelanggaran tersebut majelis etik menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama tujuh hari, yang telah dijalani pada 13–19 Februari 2026. Sanksi terberat berupa PTDH juga dijatuhkan dan diterima oleh pelanggar.

Baca Juga

Berita

Dugaan Minim Kehadiran di Kantor, Bupati OKI Didesak Evaluasi Kinerja Kepala BPKAD

Berita

Revitalisasi Gedung Eks Karesidenan Besuki Dibahas, Status Kepemilikan Tetap Milik Polri

Berita

Api Lahap Hutan Pinus Songgon, Koramil 0825/20 Turun Gunung Bersama Rakyat Jinakkan Si Jago Merah

Berita

Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

“Adapun putusan sidang KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, dan terhadap putusan tersebut pelanggar menyatakan menerima,” jelasnya.

Trunoyudho menegaskan, putusan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menindak tegas setiap anggota yang terlibat narkoba. Ia menyebut, Kapolri telah menginstruksikan Divpropam untuk melakukan pemeriksaan urine serentak di seluruh jajaran sebagai langkah pencegahan.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Polri dalam menindak setiap perbuatan tercela. Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan pemeriksaan urine secara serentak di seluruh jajaran Polri dengan melibatkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai proses sidang etik terhadap eks Kapolres Bima Kota menunjukkan komitmen serius Polri melakukan bersih-bersih internal, khususnya dalam penanganan narkoba.

Baca Juga

Berita

Jalin Komunikasi dan Silaturahmi, Kapolres Labuhanbatu Gelar Minggu Kasih di Gereja MDC Rantauprapat

Berita

Sumur Bor ABRI Manunggal Air Bantu Petani Tulungagung Penuhi Kebutuhan Pengairan

Berita

Cegah Bullying dan Kenakalan Remaja, Wakapolda NTB Sambangi SMPN 6 Mataram

Berita

LIRA Banyuwangi Kawal Warga Terdampak Proyek Pengairan, Kerusakan Lahan di Pesanggaran Dibahas dalam RDPU

“Putusan PTDH ini bagi kami di Kompolnas menunjukkan komitmen yang tiada henti dari institusi kepolisian untuk terus melakukan bersih-bersih, khususnya dalam persoalan narkoba. Tidak ada henti-hentinya upaya pembersihan itu dilakukan,” kata Anam.

Ia juga menyoroti konstruksi perkara yang diurai secara rinci dalam sidang, mulai dari alur barang hingga sirkulasi uang, yang menurutnya dapat menjadi dasar kuat pengembangan pidana oleh penyidik.

“Bahan dan temuan yang telah didalami oleh rekan-rekan Propam, baik sejak tahap Paminal hingga putusan majelis etik, merupakan bahan yang sangat baik untuk ditindaklanjuti ke fungsi Reskrim. Kami meyakini akan ada pengembangan lebih lanjut ketika proses berlanjut dari Propam ke ranah Reskrim,” ujarnya.

Kompolnas pun mendorong Bareskrim Polri menggunakan seluruh bahan hasil sidang etik tersebut untuk menelusuri jaringan dan pihak lain yang terlibat, sehingga perkara memberi efek jera luas.

Baca Juga

ADV.

Sumur Bor ABRI Manunggal Air Dukung Pengairan 30 Hektare Sawah di Desa Bono

ADV.

Sumur Bor ABRI Manunggal Air Bantu Petani Tulungagung Penuhi Kebutuhan Pengairan

Berita

Kesuksesan Perdana Gempita Cimura, Lurah Cipinang Muara Dorong Penyelenggaraan Berkelanjutan Tiap Tahun

Berita

Gandrung Sewu 2026, Ribuan Wisatawan Padati Penerbangan ke Banyuwangi

Dalam sidang KKEP, terduga pelanggar dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, yaitu:

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, terkait pelanggaran sumpah/janji dan kewajiban menjaga kehormatan Polri;

2. Pasal 8 huruf c angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait kewajiban menaati norma hukum;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan menyalahgunakan kewenangan;

Baca Juga

Berita

Konsep Baru Gandrung Sewu 2026 Tarik Ribuan Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Hotel dan Homestay Banyuwangi Penuh

Berita

Antusiasme ke Gandrung Sewu Luar Biasa, Pemkab Banyuwangi Mohon Maaf kepada Warga yang Belum Bisa Menyaksikan Langsung

Berita

Megahnya Gandrung Sewu 2026, Saat Seni Tradisi Berpadu dengan Teknologi Pertunjukan

Berita

Sinergi Kemanusiaan: LPK MS Banyuwangi Salurkan Santunan untuk Dhuafa hingga UMKM Terjerat Riba

4. Pasal 10 ayat (1) huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan permufakatan pelanggaran KEPP/disiplin/tindak pidana;

5. Pasal 13 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan perilaku penyimpangan seksual;

6. Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang;

7. Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022, terkait larangan perzinahan dan/atau perselingkuhan.

Baca Juga

Berita

ABRI Manunggal Air Tingkatkan Hasil Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Berita

ABRI Manunggal Air Hadirkan Akses Pengairan Sawah bagi Poktan Tribhakti Desa Bono

Berita

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Berita

Misteri Perataan Sawah Mulyodadi di Tengah Sidang Tipikor: 19 Bidang Disebut Belum Dibayar, GSIP Desak Kejati Jatim dan KPK Telusuri Pemberi Perintah

Sidang etik terhadap eks Kapolres Bima Kota ini menjadi bagian dari langkah tegas Polri dalam mendukung program prioritas nasional pemberantasan narkoba serta menjaga integritas institusi.

Red© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta