Melawan Fitnah di Era Digital: MAKI Jatim Kawal Laporan Hukum Hj Muclisoh, Menantang Hoaks dan Menunggu Terungkapnya Kasus Gondanglegi

Di tengah realitas itulah, Tim Hukum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 5 Maret 2026, secara resmi mengawal laporan hukum dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh salah satu akun TikTok yang secara terang menyebut nama Hj Muclisoh.

Laporan tersebut diajukan langsung ke Bidang Cyber Polres Malang, setelah Hj Muclisoh merasa bahwa konten yang beredar di media sosial tersebut telah menyampaikan narasi yang tidak sesuai dengan fakta serta berpotensi merusak kehormatan dan reputasinya di ruang publik.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hj Muclisoh merupakan pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan dan perampokan yang menimpa dirinya dan telah dilaporkan ke Polsek Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian.

Baca Juga

Polri

Suasana Haru Warnai Pelepasan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan Penyambutan Kombes Pol Muharman Arta sebagai Kapolresta Banyuwangi

Berita

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta Hadiri Gandrung Sewu 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Berita

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Gandrung Sewu 2026, Perkuat Dukungan Pelestarian Budaya Daerah

Berita

Perkuat Koperasi Desa, 132 Manajer KDKMP Banyuwangi Dibekali Strategi Pengelolaan dan Keselamatan Kendaraan

Namun di tengah proses hukum yang sedang berjalan, muncul sebuah akun TikTok yang menayangkan narasi yang dinilai mendiskreditkan serta mengarah pada tuduhan sepihak terhadap Hj Muclisoh. Konten tersebut tidak hanya menyebarkan informasi yang belum tentu benar, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik yang menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya masih dalam proses penyelidikan.

Bagi Hj Muclisoh, hal tersebut bukan sekadar persoalan komentar di media sosial, melainkan serangan terhadap kehormatan pribadi yang dibangun melalui narasi fitnah.

Atas dasar itu, dengan pendampingan Tim Hukum MAKI Jawa Timur, laporan resmi kemudian diajukan kepada Satuan Reserse Kriminal Bidang Cyber Polres Malang, yang pada akhirnya menerima laporan tersebut secara resmi dan menerbitkan surat tanda penerimaan laporan sebagai dasar proses hukum lebih lanjut.

Pelaporan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Juga

Polri

Polsek Gunung Malela Amankan Pria 46 Tahun, 114 Paket Ganja Disita di Simalungun

Umum

Pemkab Tulungagung Matangkan Penyaluran BLT DBHCHT 2026

Nasional

Diduga Ada Tambang Emas Ilegal Dekat Permukiman Warga Desa Teluk Batu, Tim Media Konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Kapuas

Berita

Untuk Peningkatan Pelayanan, Kantor BPN Labuhanbatu Perkuat  Koordinasi Internal

Beberapa pasal yang dinilai relevan dalam perkara ini antara lain:

- Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.

- Pasal 28 ayat (2) yang mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis informasi elektronik.

- Pasal 45 dan Pasal 45A, yang memuat ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut.

Baca Juga

Berita

MAKI JATIM GUNCANG JEMBER LEWAT ADU STRIKE LELE: DI BALIK TOTAL HADIAH RP 31 JUTA SELAMA 2 HARI, ADA STRATEGI EKONOMI KREATIF DAN PESAN KEMERDEKAAN YANG ELEGAN

Berita

Jelang Pilkades 2026, Roops Polda Bengkulu Supervisi dan Asistensi Sispamkota serta TFG di Polres Mukomuko

Berita

Dinsos PP dan KB Banyuwangi dan LKKNU Bahas Pengasuhan Anak serta Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Berita

Menuju Pembangunan RSUD Cakung: Rekan Indonesia Ungkap Target Penyelesaian Pemilihan Kontraktor Tahun 2026

Menurut MAKI Jawa Timur, penggunaan media sosial untuk menyebarkan narasi yang belum terverifikasi bukan hanya persoalan etika, tetapi juga potensi pelanggaran hukum serius yang dapat merusak reputasi seseorang dan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Di sisi lain, MAKI Jatim juga menegaskan bahwa pihaknya tetap mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap secara transparan dan tuntas kasus dugaan penganiayaan dan perampokan yang sebelumnya dilaporkan oleh Hj Muclisoh di Polsek Gondanglegi.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Gondanglegi saat ini berada dalam asistensi Polres Malang, sehingga diharapkan dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan hingga menemukan titik terang.

Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal dua proses hukum tersebut secara bersamaan: yakni pengungkapan kasus pidana yang menimpa korban, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah di ruang digital.

Baca Juga

Berita

Tari Gandrung Sambut Kapolresta Banyuwangi yang Baru, Kearifan Lokal Warnai Sertijab

Berita

Eddi Santana: Gubernur Herman Deru Paling Bertanggung Jawab atas Kabut Asap Sumsel, Banpres Rp100 Miliar Disorot

Berita

Disambut Bupati Ipuk, Para Penari Korban Selamat KMP Batumandi Siap Tampil di Gandrung Sewu Banyuwangi

Berita

Tinjau Sungai Kalimati, Bupati Ipuk Siapkan Penanganan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kebisingan media sosial yang sering kali menggiring opini tanpa dasar fakta.

“MAKI Jatim secara kelembagaan mendorong Polsek Gondanglegi dengan asistensi Polres Malang untuk membuka secara terang dan mengungkap secara detail dugaan kasus penganiayaan dan perampokan yang menimpa Hj Muclisoh,” ujar Heru.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya meyakini aparat kepolisian akan mampu bekerja secara profesional dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.

“MAKI Jatim sangat meyakini bahwa penyidik Polsek Gondanglegi di bawah asistensi Polres Malang tidak akan lama lagi berhasil mengungkap kasus tersebut secara jelas. Bismillah, secepatnya orang-orang yang terlibat dalam dugaan penganiayaan dan perampokan terhadap Hj Muclisoh akan terungkap dengan terang. Tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Heru.

Baca Juga

Berita

Setiap Pagi, Makanan Diantar ke Rumah Lansia Miskin, Rantang Kasih Banyuwangi Terus Berlanjut

Berita

Perjalanan Panjang Gandrung Sewu, Tahun Ini Hadirkan Cerita Baru di Panggung Malam lewat Gandrung Sewu Glow in The Dark

Berita

Diikuti 1.584 Pelajar, Turnamen Futsal Wabup Cup 2026 Jadi Ajang Penjaringan Bibit Atlet Muda Potensial

Berita

Dugaan PETI dan Pembukaan Lahan di Kawasan TNBG, Gitran Watch Nusantara Akan Lapor ke Menteri Kehutanan

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa kebebasan berekspresi di era digital tidak boleh berubah menjadi kebebasan memfitnah. Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi informasi yang sehat, bukan arena untuk membangun tuduhan yang belum tentu benar.

Dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah penonton sebuah video, melainkan oleh fakta, bukti, dan proses hukum yang sah.

Dan ketika fitnah mencoba berdiri di atas panggung digital, maka hukumlah yang pada akhirnya akan menjadi penentu: siapa yang benar, siapa yang bersalah, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang pernah disebarkannya ke ruang publik. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta