Keterangan Foto:
Tangkapan layar unggahan media sosial yang menyoroti dugaan pemotongan anggaran hingga Rp70 juta per pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) di Kabupaten Boalemo. Unggahan tersebut memicu beragam reaksi warganet dan turut mendapat tanggapan dari Kepala Desa Pontolo yang menyatakan tidak mengetahui adanya dugaan potongan anggaran tersebut.
Traktir!
Apakah berita ini bermanfaat? Dukung kerja jurnalistik Media Indonesia Times dengan traktir.
Traktir
Pilih nominal traktir:
Nominal terpilih: -
Silakan transfer ke rekening berikut:
BCA 2640596034
a.n. Ari Bagus pranata
Terima Kasih!
Traktir Anda sebesar - telah tercatat sebagai dukungan untuk wartawan & redaksi Media Indonesia Times.
Silakan lakukan transfer ke rekening:
2640596034 (a.n. Ari Bagus pranata, BCA)
Semoga menjadi amal yang berkah!
Setelah menekan tombol Selesai, Anda dapat konfirmasi traktir via WhatsApp.
Terakhir: Konfirmasi via WhatsApp
Konfirmasi traktir Anda sebesar -
untuk berita ini kepada Admin via WhatsApp.
Bukti transfer Anda sudah terunggah & akan segera diperiksa Admin.
Boalemo – Program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) yang digadang-gadang sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa kini menjadi sorotan warga di Kabupaten Boalemo.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Sorotan ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menyinggung dugaan adanya potongan anggaran dalam pembangunan gedung koperasi desa merah putih.
Unggahan tersebut memicu perhatian publik dan memancing berbagai reaksi. Tercatat, postingan itu telah mendapat 31 tanda suka dan 13 komentar dari warganet, termasuk tanggapan dari Kepala Desa Pontolo yang turut merespons isu yang berkembang.
Seorang warga dalam unggahannya mempertanyakan pelaksanaan program yang dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat desa mengatasi kesulitan ekonomi.
" Aneh juga ya jaman sekarang ini program presiden untuk membangun Kopdes di seluruh Indonesia agar rakyat bisa terbantukan dlm mengatasi kesulitan ekonomi, dengan berbagai macam aturan diterbitkan untuk meminimalisir kecurangan2 dan korupsi2 kecil di masing2 daerah/ wilayah di seluruh pelosok negeri ini,namun hal ini TDK berlaku untuk kabupaten Boalemo, karena kenyataannya para pelaksana kegiatan didlm pembangunan gedung koprasi desa korupsi bukan cuma kecil2an malah super wow potongan sampe 70jutaan disetiap gedung jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Boalemo 82 desa kira2 berapa banyak uang desa yg dipersiapkan untuk Kopdes itu raib?tambahnya.
" Sy hanya kasihan sama para pelaksana kegiatan dilapangan mereka dapat apa program ini dengan besarnya potongan yg TDK jelas peruntukannya, sebagai rakyat kami hanya berharap semoga KPK betul2 memberantas para pelaku pungli tanpa pandang bulu,dan semoga secepatnya KPK turun agar pembangunan gedung koprasi desa merah putih bisa terselesaikan dengan baik sesuai harapan rakyat,"tegas warga dalam tulisan yang diunggah diakun Facebooknya.
Ia juga menyoroti potensi besarnya akumulasi anggaran jika dikaitkan dengan jumlah desa di Boalemo yang mencapai puluhan unit. Selain itu, warga tersebut mengaku prihatin terhadap para pelaksana kegiatan di lapangan yang disebut berada dalam posisi sulit akibat dugaan pemotongan anggaran tersebut.
Di tengah ramainya perbincangan, Kepala Desa Pontolo Himran Lukum memberikan tanggapan melalui kolom komentar pada unggahan di akun Facebook bernama Fadlya Bawolye Fadliya. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tidak mengetahui adanya dugaan potongan anggaran tersebut.
“Karena bangunan ini berada di desa, ujungnya kepala desa dan pemerintah yang jadi tujuan utama. Karena baru awal pembangunan kami sudah ditemui oleh BPKP untuk menanyakan pembangunan ini sampai dengan proses keuangan, namun kami jelas menjawab, kami tidak tahu-menahu,” tulisnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak desa telah dimintai keterangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal proses pembangunan, meski mereka mengaku tidak mengetahui adanya potongan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di Kabupaten Boalemo mengenai dugaan yang beredar.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
