OKI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih menjadi perhatian masyarakat. Asap yang masih pekat di sejumlah wilayah memunculkan pertanyaan publik mengenai penggunaan bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di OKI.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana dana tersebut telah direalisasikan, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, serta hasil nyata yang sudah terlihat di lapangan.
Selain penanganan titik api, warga meminta pemerintah terbuka mengenai penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk operasional Satgas Karhutla, BBM, pengadaan armada dan peralatan, pembangunan sumur bor, hingga bantuan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap.
Tokoh masyarakat OKI, Seringguk Umang, yang turut mengamati situasi karhutla di OKI, mengaku belum banyak menerima informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut.
"Iya, informasi yang sering kita terima adalah BPBD bersama Babinsa, Polri dan unsur masyarakat yang terus berjibaku memadamkan api di sejumlah daerah yang terjadi karhutla. Sementara terkait penggunaan anggaran, apa yang dibelikan dan untuk kegiatan apa saja, kita tidak tahu," ujar Seringguk Umang. Sabtu, (3/10/2026).
Bahkan, kata Seringguk Umang, Dandim 0402/OKI Letkol Inf Gunawan Wibisono, S.H., kerap terlihat turun langsung ke lapangan, meninjau titik api dan ikut berjibaku memadamkan karhutla di tengah kepungan asap.
"Kerja petugas di lapangan memang kita lihat. Dandim juga tidak sungkan turun langsung. Namun, masyarakat tetap perlu mengetahui secara terbuka bagaimana Banpres Rp20 miliar digunakan dan apa hasilnya," ujar Seringguk.
Menurutnya, aktivitas petugas di lapangan memang terlihat, terutama dalam upaya pemadaman dan penanganan titik api. Namun, transparansi mengenai penggunaan anggaran juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan.
"Kalau petugas di lapangan kita lihat bekerja. Tetapi masyarakat juga perlu tahu anggarannya digunakan untuk apa, berapa yang sudah direalisasikan, apa saja yang sudah dibeli, dan apa hasilnya," katanya.
Seringguk menilai keterbukaan informasi penting karena nilai bantuan yang diterima OKI mencapai Rp20 miliar. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan, realisasi, dan hasil penggunaan anggaran tersebut.
"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui jumlah anggarannya, tetapi tidak mengetahui penggunaannya. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka supaya tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," tegasnya.
Tanggung Jawab Pemimpin atas Amanah Publik
Prinsip kepemimpinan Nelson Mandela menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam konteks Banpres Rp20 miliar untuk penanganan karhutla OKI, pemerintah perlu terbuka mengenai penggunaan anggaran, mulai dari realisasi, kegiatan, pengadaan sarana, pembangunan sumur bor hingga bantuan bagi masyarakat terdampak asap.
Keterbukaan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat anggaran publik.
Sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab pemerintah antara lain:
1. Berapa dana Banpres Rp20 miliar yang sudah direalisasikan hingga saat ini?
2. Siapa yang mengawasi penggunaan dana dan bagaimana mekanisme pengawasannya?
3. Berapa anggaran untuk BBM dan operasional Satgas Karhutla?
4. Berapa unit kendaraan, armada dan peralatan yang sudah dibeli atau disediakan?
5. Berapa sumur bor yang akan dibangun dan di kecamatan atau desa mana saja lokasinya?
6. Apakah masyarakat terdampak asap sudah mendapatkan bantuan kesehatan dan di wilayah mana saja?
7. Berapa anggaran yang dialokasikan khusus untuk masyarakat terdampak asap?
8. Apakah pemerintah akan membuka rincian penggunaan Banpres Rp20 miliar kepada publik?
9. Apa target dan hasil nyata yang ingin dicapai dari penggunaan dana tersebut?
Pertanyaan tersebut menjadi penting di tengah masih terjadinya karhutla dan dampak asap yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah OKI.
Publik membutuhkan informasi konkret, bukan hanya mengenai besarnya anggaran, tetapi juga berapa yang sudah digunakan, untuk kegiatan apa, di lokasi mana, siapa pelaksananya, serta apa hasil yang telah dicapai.
Transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran diharapkan dapat memastikan bantuan tersebut digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi penanganan karhutla serta perlindungan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah menyampaikan perkembangan penggunaan Banpres secara berkala, termasuk realisasi kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, pembangunan sumur bor, operasional Satgas, serta bantuan bagi warga yang terdampak asap.
Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga dapat melihat secara jelas ke mana dana tersebut digunakan dan apa hasilnya bagi masyarakat OKI yang terdampak karhutla. (rls/Tim Red)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
