Besuki, Situbondo, – Aktivitas Ketua Umum Fast Respon, Agus Flores, disebut tidak berhenti pada agenda pengajian dan shalawat. Di tengah padatnya kegiatan di berbagai daerah, ia mengaku masih memiliki sejumlah tugas yang harus dikawal, mulai dari menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat hingga memantau pelayanan kepolisian.
Anda belum membaca semua isi berita ini
Agus menyebut, puluhan laporan informasi (LI) telah mendapatkan atensi Kapolri. Namun, menurutnya, pekerjaan tersebut tidak berhenti setelah laporan disampaikan. Ia juga mengaku terus memonitor apakah pelayanan kepolisian di lapangan benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Masih banyak tugas saya, bukan pengajian shalawat saja. Membawa aspirasi atau pengaduan rakyat disampaikan ke Kapolri. Puluhan LI sudah diatensi Kapolri,” ujar Agus. Minggu, (16/8/26).
Selain persoalan pelayanan publik, Agus menyoroti dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas pertambangan hingga persoalan mafia BBM bersubsidi. Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan seremonial.
Menurut Agus, dirinya bahkan harus mengatur waktu kunjungan ke setiap daerah secara ketat, sekitar empat hingga lima hari, agar berbagai agenda pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat berjalan.
“Belum lagi memonitor apakah polisi benar-benar melayani masyarakat, persoalan skandal oknum di tambang, pejabat Polri yang ghosting ketika dikonfirmasi, sampai pelayanan Polantas kepada masyarakat. Pokoknya komplit,” tegasnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa agenda berikutnya akan berlanjut ke Semarang. Ia dijadwalkan menghadapi sidang praperadilan yang berkaitan dengan pengujian terhadap standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan. Dalam proses tersebut, ia menegaskan tetap membuka ruang kerja sama dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
“Setelah ini ada sidang praperadilan di Semarang, menguji SOP penggeledahan. Tetap kerja sama dengan Propam Polri,” katanya.
Agus menegaskan, keberadaannya di berbagai daerah bukan semata untuk menghadiri kegiatan seremonial. Ia mengklaim tetap membuka mata dan telinga terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Mata saya selalu tajam, menerima aspirasi masyarakat di mana saya berada,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa persoalan tambang ilegal dan mafia solar di Jawa Timur mulai berhenti setelah dirinya datang dan melakukan pengawasan. Namun, pernyataan tersebut tetap perlu dilihat sebagai klaim dan harus dibuktikan melalui penindakan aparat serta data resmi penegak hukum.
“Dengar-dengar sih Jatim berhenti tambang ilegal dan mafia solar dengan kedatangan saya,” kata Agus.
Meski demikian, Agus memberi sinyal bahwa agenda pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat tidak akan berhenti di Jawa Timur. Setelah menyelesaikan sejumlah agenda, ia membuka kemungkinan kembali bergerak ke daerah lain.
Bagi Agus, pengawasan terhadap pelayanan publik, dugaan pelanggaran oleh oknum, penanganan pengaduan masyarakat, hingga kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum merupakan bagian dari pekerjaan yang harus terus dikawal.
Bukan hanya turun saat ada acara. Bagi Agus Flores, setiap daerah memiliki persoalan yang harus didengar, setiap laporan harus dikawal, dan setiap kewenangan aparat tetap harus diuji melalui aturan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Seluruh wartawan Media Indonesia Times dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Media Indonesia Times.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
