Tiga Tahun Mandek, Amir Mak’ruf Khan Gedor KASI PIDSUS Baru: Korupsi MAMIN Fiktif BKPP Jangan Dikubur!

Dalam sertijab itu, Issandi Hakim dilantik sebagai KASI Intelijen menggantikan Rizky Septa Kurniandhi, Andi Ermawan sebagai KASI Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) menggantikan Arief Ramadhoni, serta Oktaviandi Samsurizal sebagai KASI Pidana Khusus (PIDSUS) menggantikan Rustamaji Yudica Adi Nugraha.

Menanggapi pergantian pejabat strategis tersebut, Amir Mak’ruf Khan, Aktivis Pemerhati Lingkungan Banyuwangi, melalui kuasa hukumnya H. Andilah, S.H., melontarkan kritik keras sekaligus desakan terbuka kepada KASI PIDSUS yang baru agar tidak mengulang pola pembiaran terhadap kasus-kasus korupsi lama.

“Pergantian pejabat jangan hanya menjadi seremoni. Kasus korupsi MAMIN fiktif BKPP Banyuwangi adalah ujian nyata nyali dan integritas KASI PIDSUS yang baru. Perkara ini sudah berjalan sejak 2022, namun hingga kini belum ada kepastian hukum,” tegas H. Andilah, S.H., Kamis (12/2/2026).

Baca Juga

Berita

Pemkab Muaro Jambi Resmi Tutup Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera di Penyengat Olak

Berita

PLN Icon Plus Jatim dan PLN UP3 Situbondo Perkuat Sinergi melalui Electric Fun Run 2026

Berita

ICONNET Jatim Hadir dalam Electric Fun Run 2026, Dorong Kolaborasi dan Kedekatan dengan Warga Situbondo

Berita

Dari Barang Bekas Jadi Bernilai, Srikandi PLN Icon Plus Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

Menurut Amir, kasus tersebut menjadi sorotan publik karena Kejaksaan sempat menetapkan oknum ASN bernama Nafiul Huda sebagai tersangka, namun kemudian justru menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal, Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui mekanisme praperadilan telah memerintahkan KEJARI Banyuwangi untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut, meskipun kerugian negara telah dikembalikan.

“Putusan pengadilan itu perintah hukum, bukan opsi. Menggantung kasus ini sama saja dengan mengubur keadilan dan melukai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,” ujar Andilah.

Amir Mak’ruf Khan menilai, berlarut-larutnya penanganan kasus MAMIN fiktif menciptakan preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi di Banyuwangi. Ia menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana.

“Kalau korupsi cukup diselesaikan dengan pengembalian uang, lalu di mana efek jera? Jangan sampai hukum terlihat tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah,” kata Amir dalam pernyataan tertulisnya.

Baca Juga

Berita

Dukung Operasional Kelistrikan MotoGP Mandalika, PLN Icon Plus Siagakan Infrastruktur Digital

Berita

Berbagi di Usia ke-26, PLN Icon Plus Hadir untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Berita

Kajari Labuhanbatu Lantik 3 Pejabat Baru, Alfredo Damanik Jabat Kasi Intel, Richard Sitorus Kaur Kepegawaian dan Keuangan 

Berita

Doa 5.000 Santri Menggema di Asrama Haji, untuk Kalsel Bebas Karhutla

Lebih lanjut, Amir memastikan pihaknya bersama elemen masyarakat sipil tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menempuh langkah konstitusional, termasuk aksi terbuka dan pelaporan ke Kejaksaan Agung RI, apabila kasus tersebut kembali dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kami mengingatkan, jabatan adalah amanah. Publik Banyuwangi menunggu keberanian KASI PIDSUS yang baru untuk menuntaskan kasus korupsi MAMIN fiktif BKPP ini sampai ke akar-akarnya. Jangan dikubur, jangan dipeti-eskan,” pungkas Amir Mak’ruf Khan.

(Tim Redaksi)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta