Skor Integritas 71,70, Kabupaten Tangerang Masuk Zona Merah Korupsi, Ini Catatan Kritis Peneliti

Angka tersebut merupakan rerata Indeks Integritas yang mencerminkan kondisi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam klasifikasi KPK, skor 0–72,99 masuk kategori rentan (zona merah), 73–77,99 kategori waspada (zona kuning), dan 78–100 tergolong terjaga (zona hijau). Dengan skor 71,70, Kabupaten Tangerang masih berada di bawah ambang batas aman.

SPI sendiri disusun berdasarkan sejumlah indikator penting, antara lain integritas dan pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), perdagangan pengaruh, sosialisasi antikorupsi, serta transparansi.

Berdasarkan rincian penilaian, beberapa indikator Kabupaten Tangerang mencatat skor cukup tinggi, seperti pengelolaan PBJ (90,00), transparansi (87,37), dan pengelolaan anggaran (84,82). Namun, terdapat pula indikator dengan nilai relatif rendah yang menjadi sorotan, yakni sosialisasi antikorupsi (67,95) dan perdagangan pengaruh (75,62).

Baca Juga

Berita

Revitalisasi Gedung Eks Karesidenan Besuki Dibahas, Status Kepemilikan Tetap Milik Polri

Berita

Api Lahap Hutan Pinus Songgon, Koramil 0825/20 Turun Gunung Bersama Rakyat Jinakkan Si Jago Merah

Berita

Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

Berita

Jalin Komunikasi dan Silaturahmi, Kapolres Labuhanbatu Gelar Minggu Kasih di Gereja MDC Rantauprapat

Peneliti Research Public Policy and Human Rights (Rights), Septian Haditama, menilai hasil SPI tersebut sebagai sinyal serius lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

“Nilai 71,70 tidak bisa dianggap aman. Ini mencerminkan masih adanya persoalan struktural dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi,” ujarnya.

Menurut Septian, skor SPI seharusnya menjadi alarm perbaikan, bukan sekadar angka administratif. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat upaya pencegahan korupsi secara sistematis, terutama melalui peningkatan integritas aparatur, pengawasan internal, serta edukasi antikorupsi yang berkelanjutan.

Hasil SPI KPK ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.(pers.co.id)

Baca Juga

Berita

Sumur Bor ABRI Manunggal Air Bantu Petani Tulungagung Penuhi Kebutuhan Pengairan

Berita

Cegah Bullying dan Kenakalan Remaja, Wakapolda NTB Sambangi SMPN 6 Mataram

Berita

LIRA Banyuwangi Kawal Warga Terdampak Proyek Pengairan, Kerusakan Lahan di Pesanggaran Dibahas dalam RDPU

ADV.

Sumur Bor ABRI Manunggal Air Dukung Pengairan 30 Hektare Sawah di Desa Bono

Sumber: idntimes.com© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta