Proyek yang tercatat memiliki nilai hasil negosiasi sebesar Rp29.789.817.807 atau sekitar Rp29,78 miliar itu memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari mekanisme pengadaan, perubahan nilai penawaran, hingga dugaan belum dibayarkannya hak finansial sejumlah pelaksana lokal.
Selain persoalan pembayaran, muncul pula informasi mengenai kemungkinan pengajuan status Justice Collaborator (JC) untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi mengenai pengajuan JC maupun bukti hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana dalam proyek tersebut.
Pengadaan Melalui Penunjukan Langsung
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertahanan, paket pekerjaan tersebut tercatat dengan nama Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur Yonif TP di Kabupaten Kapuas Hulu (Paket 1).
Paket dengan kode 10895533000 dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67175628 itu menggunakan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Satuan kerja yang tercantum adalah Baloghan Kementerian Pertahanan.
Dalam data pengadaan, nilai pagu sekaligus Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat sebesar Rp30.105.932.000. Metode pemilihan penyedia menggunakan penunjukan langsung dengan jenis kontrak lumsum.
Data LPSE juga menunjukkan hanya satu peserta yang mengikuti proses pengadaan, yakni PT Andromega Buana Abadi (PT ABA). Perusahaan tersebut tercatat melewati tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga hingga ditetapkan sebagai pemenang.
Adapun rincian nilai yang tercantum dalam data pengadaan adalah:
Pagu/HPS: Rp30.105.932.000.
Harga penawaran: Rp29.539.407.001,28.
Harga terkoreksi: Rp29.539.407.001.
Nilai hasil negosiasi: Rp29.789.817.807.
Terdapat selisih sekitar Rp250,4 juta antara harga terkoreksi dan nilai hasil negosiasi. Sementara nilai negosiasi masih berada sekitar Rp316,1 juta di bawah HPS.
Perubahan tersebut memerlukan penjelasan mengenai dasar perhitungan dan mekanisme negosiasi yang digunakan, terutama karena proses pengadaan tercatat menggunakan metode penunjukan langsung dan hanya diikuti satu peserta.
Redaksi belum memperoleh dokumen lengkap yang menjelaskan dasar perubahan nilai tersebut maupun kontrak final yang telah ditandatangani.
Status paket yang tercantum sebagai "Paket Sudah Selesai" pada sistem LPSE juga perlu dipahami secara tepat. Status tahapan pengadaan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pekerjaan fisik telah rampung.
Hak Pelaksana Lokal Dipertanyakan
Di luar persoalan administrasi pengadaan, muncul informasi mengenai dugaan belum dibayarkannya sejumlah hak finansial pelaksana lokal yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan keterangan sumber yang mengaku mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, sejumlah pekerjaan di lapangan disebut telah dilaksanakan oleh mitra lokal. Namun, pembayaran atas pekerjaan tersebut dikabarkan belum sepenuhnya diterima.
Informasi ini membutuhkan klarifikasi dari PT ABA sebagai perusahaan yang tercatat sebagai pemenang pengadaan.
Apabila benar terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi, perusahaan perlu menjelaskan penyebabnya, nilai kewajiban, serta mekanisme penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat.
Persoalan pembayaran kepada mitra kerja pada dasarnya perlu dilihat berdasarkan kontrak dan kesepakatan para pihak. Keterlambatan pembayaran tidak otomatis menjadi bukti tindak pidana korupsi.
Namun, transparansi mengenai hubungan kerja, progres pekerjaan, tagihan, dan realisasi pembayaran menjadi penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Salah satu sumber yang mengikuti persoalan tersebut mempertanyakan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dan realisasi pembayaran.
"Jika pekerjaan sudah dilaksanakan, hak pelaksana lokal harus mendapatkan kepastian. Perlu dijelaskan bagaimana mekanisme pembayaran proyek ini, berapa yang sudah direalisasikan, dan apakah seluruh kewajiban kepada pihak pelaksana telah dipenuhi," ujarnya.
Redaksi belum memperoleh dokumen lengkap berupa perjanjian kerja sama, tagihan, bukti pembayaran, maupun berita acara penyelesaian pekerjaan untuk memverifikasi seluruh keterangan tersebut.
Isu Justice Collaborator Masih Membutuhkan Konfirmasi
Perhatian terhadap proyek Yonif TP Putussibau semakin berkembang setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pengajuan Justice Collaborator.
Menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut, terdapat wacana pengajuan status JC untuk membantu membuka informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pihak yang akan mengajukan, kepada lembaga mana permohonan akan disampaikan, maupun apakah proses tersebut benar-benar telah berjalan.
Redaksi juga belum mendapatkan konfirmasi dari KPK, Kejaksaan, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai adanya permohonan JC terkait proyek tersebut.
Dalam ketentuan hukum, Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tertentu, dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, termasuk SEMA Nomor 4 Tahun 2011.
Karena itu, informasi mengenai kemungkinan pengajuan JC tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi atau pihak tertentu telah dinyatakan terlibat.
Kebenaran informasi tersebut tetap membutuhkan verifikasi dari pihak yang bersangkutan dan lembaga berwenang.
Profil dan Kapasitas Perusahaan Perlu Dijelaskan
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah profil perusahaan pemenang pekerjaan.
Berdasarkan data administrasi badan hukum yang diperoleh redaksi, PT Andromega Buana Abadi tercatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan bentuk perseroan tertutup.
Perusahaan tersebut berkedudukan di Jalan Taman Buaran Indah I Blok U/257, RT 006/RW 014, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu, data LPSE mencantumkan alamat dengan nomor blok U/228. Perbedaan pencantuman alamat tersebut masih memerlukan klarifikasi.
Data administrasi perusahaan juga mencatat modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2,85 miliar, terdiri atas 28.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per lembar.
Susunan kepemilikan saham yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah:
Ir. Achmad Zaini, direktur, sebanyak 21.000 lembar saham atau sekitar 73,7 persen.
Indah Pangestoeti Koesdijono, komisaris, sebanyak 7.250 lembar saham atau sekitar 25,4 persen.
Farrel Yovandi sebanyak 250 lembar saham atau sekitar 0,9 persen.
Tercatat pula perubahan anggaran dasar perusahaan melalui Akta Nomor 49 tanggal 30 Oktober 2026, yang disahkan berdasarkan SK AHU-0123052.AH.01.02.Tahun 2026 tertanggal 2 November 2026.
Data modal dan kepemilikan saham tersebut bukan merupakan bukti pelanggaran. Namun, informasi mengenai kapasitas perusahaan, pengalaman, sumber daya, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif tetap relevan untuk dikonfirmasi dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Transparansi dan Pengawasan Menjadi Kunci
Mencermati informasi yang berkembang, terdapat sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan dari pihak terkait.
Pertama, apa dasar penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan proyek tersebut?
Kedua, bagaimana mekanisme negosiasi sehingga nilai hasil negosiasi lebih tinggi dibandingkan harga terkoreksi?
Ketiga, berapa nilai kontrak final dan bagaimana tahapan pencairan anggaran dilaksanakan?
Keempat, apakah seluruh pekerjaan yang dilaksanakan mitra lokal telah dibayarkan sesuai kesepakatan?
Kelima, bagaimana kesesuaian antara progres fisik, laporan pekerjaan, dan realisasi keuangan?
Keenam, apakah benar terdapat pihak yang berencana mengajukan status Justice Collaborator terkait proyek tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar pengelolaan anggaran pertahanan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Proyek pembangunan fasilitas pertahanan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki arti strategis. Karena itu, pelaksanaannya tidak hanya harus memenuhi target pembangunan, tetapi juga memastikan setiap tahapan pengadaan, pekerjaan, dan pembayaran berjalan sesuai aturan.
PT ABA dan Baloghan Kemhan Diminta Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Andromega Buana Abadi terkait dugaan belum dibayarkannya hak pelaksana lokal, perubahan nilai negosiasi, serta informasi mengenai kemungkinan pengajuan Justice Collaborator.
Redaksi juga belum menerima penjelasan dari Baloghan Kementerian Pertahanan mengenai dasar pengadaan, nilai kontrak final, mekanisme pembayaran, progres fisik, dan pengawasan pekerjaan.
Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar informasi yang berkembang dapat diuji secara berimbang berdasarkan dokumen dan keterangan resmi.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun menetapkan kesalahan pihak tertentu. Dugaan yang disampaikan masih membutuhkan pembuktian dan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT ABA, Baloghan Kementerian Pertahanan, pelaksana lokal, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pada akhirnya, yang menjadi kepentingan publik bukan sekadar besarnya nilai proyek, melainkan kepastian bahwa anggaran negara digunakan sesuai peruntukan, pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, dan seluruh pihak yang terlibat memperoleh kepastian hak serta kewajibannya..
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
