Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 Terkait Jabatan ASN oleh Anggota Polri

Dalam pernyataannya, Prof. Panca Astawa menjelaskan bahwa permohonan uji materi tersebut diajukan oleh dua orang pemohon, yakni seorang advokat sebagai pemohon pertama dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pemohon kedua.

“Dalam Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya karena pokok permohonannya dinilai tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap Pemohon II, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonannya tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing,” ujar Prof. Panca Astawa.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum utama yang mendasari putusan MK tersebut. Salah satunya adalah keterkaitan antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Polri.

Baca Juga

Berita

Gandrung Sewu 2026, Ribuan Wisatawan Padati Penerbangan ke Banyuwangi

Berita

Konsep Baru Gandrung Sewu 2026 Tarik Ribuan Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Hotel dan Homestay Banyuwangi Penuh

Berita

Antusiasme ke Gandrung Sewu Luar Biasa, Pemkab Banyuwangi Mohon Maaf kepada Warga yang Belum Bisa Menyaksikan Langsung

Berita

Megahnya Gandrung Sewu 2026, Saat Seni Tradisi Berpadu dengan Teknologi Pertunjukan

“Bahwa kedua undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, khususnya Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang ASN dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri beserta penjelasannya, berkelindan satu dengan yang lain.

Artinya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan sejalan dengan tugas pokok Polri,” jelasnya.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Berdasarkan Pasal 147 PP Nomor 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa bukan hanya jabatan ASN tertentu saja yang dapat diisi oleh anggota kepolisian, namun jabatan ASN tertentu tersebut harus berada pada instansi pusat tertentu dan pengisiannya harus berdasarkan kompetensi serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Baca Juga

Berita

Sinergi Kemanusiaan: LPK MS Banyuwangi Salurkan Santunan untuk Dhuafa hingga UMKM Terjerat Riba

Berita

ABRI Manunggal Air Tingkatkan Hasil Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Berita

ABRI Manunggal Air Hadirkan Akses Pengairan Sawah bagi Poktan Tribhakti Desa Bono

Berita

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengaturan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri tidak berdiri sendiri, melainkan tetap mengacu pada Undang-Undang Polri sebagai aturan yang lebih khusus.

“Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri dalam Undang-Undang ASN telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri. Dalam hal substansi kelembagaan, Undang-Undang ASN tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Polri,” tambahnya.

Atas putusan tersebut, Prof. Panca Astawa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi.

“Terhadap putusan MK tersebut, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus menyatakan bahwa putusan ini memberikan legitimasi kepada anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun sebelumnya dari dinas kepolisian,” tegasnya.

Baca Juga

Berita

Misteri Perataan Sawah Mulyodadi di Tengah Sidang Tipikor: 19 Bidang Disebut Belum Dibayar, GSIP Desak Kejati Jatim dan KPK Telusuri Pemberi Perintah

Berita

Dermaga Desa Perigi Dipertanyakan, Publik Menanti Kejelasan Proyek APBN Rp7 Miliar dan Status Pengelolaannya!

Nasional

Bangunan Kopdes Merah Putih di Labuhanbatu Berada Dilokasi Rawan Banjir 

Berita

AGUS FLORES UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA KOMBES POL. DR. ROFIQ RIPTO HIMAWAN SEBAGAI DIRRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR

Ia juga menilai bahwa pasca putusan ini, Polri tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah baru sebagai dasar pelaksanaan.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu lagi menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang baru pasca putusan MK tersebut, karena secara existing sudah ada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,” tutup Prof. Dr. I.G.D. Panca Astawa.

Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terkait mekanisme penempatan anggota Polri pada jabatan ASN tertentu di instansi pusat, sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Red)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta