Menyoal Kasus Korupsi MAMIN Fiktif, Integritas KEJARI Banyuwangi Dipertanyakan Sebagai Lembaga Penegak Hukum

Hakim tunggal Nurindah Pramulia mementahkan penerbitan SP3 Kejaksaan Negeri Banyuwangi terhadap tersangka bernama Nafiul Huda yang telah mengembalikan dana korupsi lebih dari 400 juta tersebut. Majelis hakim juga memerintahkan Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk melanjutkan penyidikan kepada tersangka sampai adanya kepastian hukum berdasarkan keputusan pengadilan.

"Artinya SP3 dengan nomor 08/M.5.21/FD.2/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 yang keluarkan KEJARI Banyuwangi kepada tersangka Nafiul Huda tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertanyaannya, kapan kasus ini bisa terselesaikan? Kenapa KAJARI Banyuwangi tidak berani menyelesaikan kasus ini, ada apa kira-kira," ucap Bondan Madani, Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) kepada awak media, Senin 19/01/2026.

Masih menurut Bondan, meskipun sudah berjalan tiga tahun lebih dan Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Banyuwangi berganti tiga kali, tetapi sampai saat ini kasus tersebut belum juga terpecahkan. Dan hal ini menjadi potret betapa suramnya supremasi hukum di Bumi Blambangan, selain itu integritas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Baca Juga

Berita

Pemkab Muaro Jambi Resmi Tutup Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera di Penyengat Olak

Berita

PLN Icon Plus Jatim dan PLN UP3 Situbondo Perkuat Sinergi melalui Electric Fun Run 2026

Berita

ICONNET Jatim Hadir dalam Electric Fun Run 2026, Dorong Kolaborasi dan Kedekatan dengan Warga Situbondo

Berita

Dari Barang Bekas Jadi Bernilai, Srikandi PLN Icon Plus Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

"Padahal Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah mengeluarkan maklumat akan mengganti kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri jika tak mau mengusut kasus korupsi. Terus masalah kasus korupsi MAMIN fiktif yang belum terselesaikan hingga saat ini, apa bisa dikategorikan bahwa KAJARI Banyuwangi tidak mau menyelesaikan kasus ini? Padahal akhir tahun 2025 kemarin, KEJARI Banyuwangi meraih Peringkat Pertama Kinerja Terbaik Tahun 2025 untuk kategori Kejari Tipe A di Bidang Intelijen," Ujar Bondan.

Aktivis yang dijuluki Si Raja Demo ini mengingatkan, jika nama Nafiul Huda pernah terseret dalam dugaan praktik jual beli jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Banyuwangi. Hal tersebut terungkap dari Hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu. Amir, dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis, kepada pimpinan hearing, Ruliyono Wakil Ketua DPRD Banyuwangi membeberkan bahwa ada aliran dana masuk ke rekening Kepala BKPP Banyuwangi.

"Orang ini memang sangat kontroversi, sebelumnya diduga terlibat jual-beli jabatan. Kemudian setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KEJARI jabatannya sebagai kepala BKPP dipindah sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Setelah kasus ini berjalan hampir dua tahun, tiba-tiba diberikan SP3 meskipun kemudian anulir kembali. Melihat rentetan itu, kami meyakini jika orang ini dilindungi oleh oleh kuat dibelakangnya. Buktinya sampai saat ini kasus itu belum juga terselesaikan," selorohnya.

Terakhir, alumni muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi ini menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Tidak ada kata lelah dan istilah menyerah, untuk menyuarakan persoalan ini sampai terbongkar semuanya serta aktor intelektual dibelakangnya.

Baca Juga

Berita

Dukung Operasional Kelistrikan MotoGP Mandalika, PLN Icon Plus Siagakan Infrastruktur Digital

Berita

Berbagi di Usia ke-26, PLN Icon Plus Hadir untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Berita

Kajari Labuhanbatu Lantik 3 Pejabat Baru, Alfredo Damanik Jabat Kasi Intel, Richard Sitorus Kaur Kepegawaian dan Keuangan 

Berita

Doa 5.000 Santri Menggema di Asrama Haji, untuk Kalsel Bebas Karhutla

"Ketegasan KEJAGUNG dalam memberantas kasus korupsi tak perlu diragukan, namun hal itu tak diikuti oleh KAJARI Banyuwangi". Pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, selain Nafiul Huda, ada lima oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi Makan dan Minum (MAMIN) Fiktif Tahun Anggaran (TA) 2021. Diantara yaitu:

1. Sandi Dian Ervani, SE.,MM. Kabid. Pengadaan, Mutasi dan data pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

2. Davit Purwo Wahyudi Widodo, S.Kom, M.Si. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga

Berita

Perkuat Literasi Keuangan Desa, BRI Jember Gencar Bina Agen BRILink

Berita

Dugaan Minim Kehadiran di Kantor, Bupati OKI Didesak Evaluasi Kinerja Kepala BPKAD

Berita

Revitalisasi Gedung Eks Karesidenan Besuki Dibahas, Status Kepemilikan Tetap Milik Polri

Berita

Api Lahap Hutan Pinus Songgon, Koramil 0825/20 Turun Gunung Bersama Rakyat Jinakkan Si Jago Merah

3. Herman Wahyudi, S.Kom. Penata Muda Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

4. Ahmad Fathoni, Pengatur TK. I Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

5. Pratomo, A.Md, Pengatur TK. I Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

(Redaksi)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta