MAKI Jatim: Ketika Hukum Dipertanyakan, Benarkah FA Menjadi "Tumbal" Replika Pecah Kongsi di Lingkaran Kekuasaan?

Narasi yang berkembang mengenai dugaan FA menjadi "tumbal" sesungguhnya bukan sekadar berbicara tentang satu orang. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi penegak hukum. Publik berhak mengetahui apakah hukum sedang bekerja secara independen atau sedang menjadi instrumen penyelesaian konflik di antara elite kekuasaan. Hingga kini, dugaan tersebut masih berupa spekulasi yang belum terbukti dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang transparan.

Baca Juga

Berita

Sambut Kapolresta Baru, Pemkab dan Elemen Masyarakat Banyuwangi Siap Perkuat Sinergitas 

Berita

Pemkab Muaro Jambi Resmi Tutup Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera di Penyengat Olak

Berita

PLN Icon Plus Jatim dan PLN UP3 Situbondo Perkuat Sinergi melalui Electric Fun Run 2026

Berita

ICONNET Jatim Hadir dalam Electric Fun Run 2026, Dorong Kolaborasi dan Kedekatan dengan Warga Situbondo

Sejarah politik Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa ketika hubungan antar pusat kekuasaan mulai retak, yang pertama kali terlihat adalah munculnya rangkaian perkara hukum yang saling bersahutan. Fenomena seperti ini selalu mengundang pertanyaan besar: apakah penegakan hukum benar-benar steril dari tarik-menarik kepentingan politik?

Jika memang FA bersalah, maka proses hukum harus berjalan tanpa kompromi. Namun jika yang terjadi hanyalah selektivitas penegakan hukum di mana hanya satu pihak yang diproses sementara aktor lain yang memiliki keterkaitan justru luput dari pemeriksaan maka publik tentu berhak mempertanyakan konsistensi prinsip keadilan.

Baca Juga

Berita

Dari Barang Bekas Jadi Bernilai, Srikandi PLN Icon Plus Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

Berita

Dukung Operasional Kelistrikan MotoGP Mandalika, PLN Icon Plus Siagakan Infrastruktur Digital

Berita

Berbagi di Usia ke-26, PLN Icon Plus Hadir untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Berita

Kajari Labuhanbatu Lantik 3 Pejabat Baru, Alfredo Damanik Jabat Kasi Intel, Richard Sitorus Kaur Kepegawaian dan Keuangan 

MAKI Jawa Timur menyuarakan kegelisahan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial. Kritik terhadap penegakan hukum bukanlah bentuk pelemahan institusi, melainkan upaya menjaga agar marwah hukum tetap berdiri di atas asas independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sikap kritis semacam ini juga tampak dalam berbagai pernyataan dan aksi MAKI Jatim yang mendorong integritas aparat penegak hukum.

Yang paling berbahaya bukanlah ketika seorang pejabat diperiksa. Yang berbahaya adalah apabila publik mulai percaya bahwa hukum dapat dipilih-pilih, diaktifkan ketika diperlukan, lalu didiamkan ketika menyentuh lingkaran yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Baca Juga

Berita

Doa 5.000 Santri Menggema di Asrama Haji, untuk Kalsel Bebas Karhutla

Berita

Perkuat Literasi Keuangan Desa, BRI Jember Gencar Bina Agen BRILink

Berita

Dugaan Minim Kehadiran di Kantor, Bupati OKI Didesak Evaluasi Kinerja Kepala BPKAD

Berita

Revitalisasi Gedung Eks Karesidenan Besuki Dibahas, Status Kepemilikan Tetap Milik Polri

Hukum tidak boleh berubah menjadi panggung kompromi politik. Sebab ketika keadilan kehilangan independensinya, kepercayaan publik ikut runtuh. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang dipertanyakan bukan lagi satu perkara, melainkan masa depan negara hukum itu sendiri.

Akhirnya, publik menunggu satu hal yang sederhana namun sangat fundamental: biarkan seluruh fakta dibuka secara terang-benderang, biarkan seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa dengan standar yang sama, dan biarkan hukum membuktikan bahwa ia masih berdiri di atas semua kepentingan, bukan menjadi alat bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan. (Bagas)