Ketua LSM GMPI Kediri Soroti Dugaan Tumpang Tindih Dana BOS di SMPN 1 Ngasem

Kritik tersebut disampaikan menyusul pemberitaan sebelumnya yang menyebut pihak sekolah siap diaudit dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana BOS.

Misyadi, yang akrab disapa Yadi Pare, menilai pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah munculnya data anggaran sarana dan prasarana (sarpras) yang diterima sekolah dari APBD.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun 2026, SMPN 1 Ngasem tercatat menerima anggaran sarpras sebesar Rp270 juta untuk rehabilitasi ruang kelas.

Baca Juga

Berita

Pemkab Muaro Jambi Resmi Tutup Stockpile Pasir CV Lintas Makmur Sejahtera di Penyengat Olak

Berita

PLN Icon Plus Jatim dan PLN UP3 Situbondo Perkuat Sinergi melalui Electric Fun Run 2026

Berita

ICONNET Jatim Hadir dalam Electric Fun Run 2026, Dorong Kolaborasi dan Kedekatan dengan Warga Situbondo

Berita

Dari Barang Bekas Jadi Bernilai, Srikandi PLN Icon Plus Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

“Kalau pihak sekolah menyatakan semuanya sudah sesuai aturan, publik juga berhak mempertanyakan mengapa setelah menerima dana sarpras APBD, masih ada pengadaan sarpras melalui dana BOS dengan nilai yang cukup besar,” ujar Yadi, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, klarifikasi pihak sekolah terkesan normatif dan belum menjelaskan secara rinci dasar kebutuhan pengadaan yang dilakukan.

Ia menegaskan, pernyataan “siap diaudit” tidak cukup untuk menjawab substansi persoalan.

“Persoalannya bukan sekadar administrasi, tetapi apakah pengeluaran anggaran itu benar-benar dibutuhkan atau justru berpotensi terjadi pemborosan dan tumpang tindih,” katanya.

Baca Juga

Berita

Dukung Operasional Kelistrikan MotoGP Mandalika, PLN Icon Plus Siagakan Infrastruktur Digital

Berita

Berbagi di Usia ke-26, PLN Icon Plus Hadir untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Berita

Kajari Labuhanbatu Lantik 3 Pejabat Baru, Alfredo Damanik Jabat Kasi Intel, Richard Sitorus Kaur Kepegawaian dan Keuangan 

Berita

Doa 5.000 Santri Menggema di Asrama Haji, untuk Kalsel Bebas Karhutla

Yadi juga menyoroti sejumlah pengadaan dari dana BOS seperti meubelair, laptop, dan fasilitas penunjang lainnya yang dinilai perlu diuji urgensinya, terutama setelah adanya bantuan sarpras dari APBD.

“Jika kebutuhan sarpras sudah dibantu melalui APBD, maka penggunaan dana BOS seharusnya lebih fokus pada kebutuhan prioritas pendidikan lainnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penggunaan dana BOS harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Dana ini berasal dari uang negara, sehingga publik berhak mengetahui penggunaannya secara terbuka, termasuk manfaat langsung bagi siswa,” tegasnya.

Baca Juga

Berita

Perkuat Literasi Keuangan Desa, BRI Jember Gencar Bina Agen BRILink

Berita

Dugaan Minim Kehadiran di Kantor, Bupati OKI Didesak Evaluasi Kinerja Kepala BPKAD

Berita

Revitalisasi Gedung Eks Karesidenan Besuki Dibahas, Status Kepemilikan Tetap Milik Polri

Berita

Api Lahap Hutan Pinus Songgon, Koramil 0825/20 Turun Gunung Bersama Rakyat Jinakkan Si Jago Merah

GMPI, lanjut Yadi, akan meminta klarifikasi resmi terkait penggunaan dana BOS di SMPN 1 Ngasem, termasuk mencocokkan antara pengadaan yang bersumber dari BOS dan bantuan sarpras APBD.

“Kami ingin memastikan tidak ada pengadaan ganda atau anggaran yang hanya berorientasi pada penyerapan. Dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka karena itu uang rakyat,” pungkasnya.