Kepala BRAN dan Menteri PKP Siapkan Langkah Konkret Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Pertemuan ini berfokus pada upaya mengurai hambatan penyediaan lahan untuk rumah subsidi, rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan hunian tetap bagi korban bencana. BRAN dan Kementerian PKP membahas pemetaan lahan potensial, kepastian status hukum dan tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Baca Juga

Polri

Suasana Haru Warnai Pelepasan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan Penyambutan Kombes Pol Muharman Arta sebagai Kapolresta Banyuwangi

Polri

Polsek Gunung Malela Amankan Pria 46 Tahun, 114 Paket Ganja Disita di Simalungun

Polri

Sertijab Kapolresta Banyuwangi, Muharman Arta Resmi Gantikan Rofiq Ripto Himawan

Polri

Operasi Sikat Semeru 2026 Ungkap Skala Kejahatan di Jatim, 90,8 Persen Kasus Didominasi Curat dan Curanmor

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa langkah awal yang akan didorong adalah membangun Satu Data Agraria untuk mengintegrasikan informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai instansi. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi lahan yang sesuai dengan kebutuhan perumahan sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih peruntukan dan hambatan perizinan.

BRAN juga akan berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah untuk memeriksa peta dan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Verifikasi akan mencakup lokasi, status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian tata ruang sebelum ditentukan sebagai lokasi prioritas.

Baca Juga

Polri

Polda Jatim Amankan 11 Orang Terkait Dugaan Upaya Memicu Kericuhan di Tengah Aksi Mahasiswa Surabaya

Polri

Satresnarkoba Polres Kapuas Laksanakan Operasi Bersihkan Sarang Narkoba, Dua Orang Positif Sabu

Polri

Kapolda Gorontalo Beri Penghargaan, Kapolres Pohuwato & Personel Tuntas Tangani 30 Kasus PETI

Polri

Kapolda Sumut Sonny Irawan Silaturahmi ke DPRD, Ajak Semua Elemen Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kebutuhan penyediaan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur, rencana rumah susun bagi MBR, serta sejumlah persoalan pertanahan yang menghambat pemanfaatan lahan perumahan. Setiap lokasi memerlukan penelaahan dan koordinasi dengan instansi yang berwenang agar solusi yang diambil memiliki kepastian hukum.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP mengharapkan adanya kemajuan konkret dalam dua minggu ke depan, salah satunya terkait penentuan lokasi bagi rencana pembangunan rumah susun untuk MBR. Kementerian PKP akan menyiapkan tim untuk mendukung proses tindak lanjut, sementara BRAN mendorong pemetaan dan koordinasi agar hambatan lahan dapat diurai secara terukur.

Baca Juga

Polri

Polri Hadir Lindungi Pekerja, 10.973 Orang Difasilitasi Kembali Bekerja

Polri

Kapolda Bali Turun Langsung Atur Lalu Lintas di Denpasar, Wujud Nyata Polisi Bersama Masyarakat

Polri

Program Polisi Bersama Masyarakat, Waka Polres Labuhanbatu Menjadi Pembina Upacara di SMA Swasta RK Bintang Timur Rantauprapat 

Polri

Kapolda Gorontalo Irjen Pol Nurworo Danang Gelar Program Quick Wins Kapolri Peduli Pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga

BRAN juga menargetkan sekurang-kurangnya 500 hektare dapat memasuki tahapan pelaksanaan reforma agraria dalam 100 hari kerja. Target ini akan ditindaklanjuti melalui verifikasi dan penetapan prioritas sesuai persyaratan hukum.

Melalui koordinasi tersebut, BRAN dan Kementerian PKP berupaya menghubungkan agenda reforma agraria dengan kebutuhan nyata rakyat, khususnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Percepatan penyediaan lahan tetap harus mengedepankan kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak, dan akuntabilitas.

Baca Juga

Polri

Polres Pohuwato Amankan 2.450 Liter Solar Bersubsidi, Diduga Akan Dipasok ke Lokasi PETI

Polri

Di Polres Jombang, Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan, Tangani Aduan PHK hingga Pesangon

Polri

Satresnarkoba Polres Kapuas Laksanakan Operasi Pemberantasan Sarang Narkoba, Dapatkan Satu Orang Positif Narkotika

Polri

Kapolres Kapuas Cek Kesiapan 48 Personel Brimob NTB, Perkuat Penanganan Karhutla

Fokus tindak lanjut: pemetaan lahan, verifikasi status hukum, penentuan lokasi prioritas, dan percepatan penyediaan lahan bagi rumah rakyat.