Hasil Digitalisasi Bansos Segera Diumumkan, Warga Bisa Ajukan Sanggahan

Pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman perlinsos digital akan dimulai pada awal Februari mendatang. Masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar program tersebut bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos, dan laman Portal Perlinsos.

"Hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak," kata Rahmat Danu Andika, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN) usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).

Untuk kebutuhan tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional tersebut telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari, 20-23 Januari 2026.

Baca Juga

Berita

Vonis 18 Bulan Tak Akhiri Misteri Investasi Rp5 Miliar, Salim Desak Penelusuran Aliran Dana dan Peran Agustin

Berita

Vonis 18 Bulan Tak Akhiri Misteri Investasi Rp5 Miliar, Salim Desak Penelusuran Aliran Dana dan Peran Agustin

Bisnis

Satukan Semangat untuk Kelistrikan Indonesia, PLN Icon Plus Peringati Hari Listrik Nasional ke-81

Berita

SENYAP TAK TERDETEKSI!!!, Kampung Narkoba Surtikanti Menantang Hukum, Polisi Didesak Gulung Habis Bandar "Dul dan Huri"???

Masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima bansos berdasarkan hasil seleksi bisa mengajukan proses sanggah. Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan, dimulai setelah pengumuman hasil.

"Proses sanggah sangat mudah dilakukan. Bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas," sambung Andika.

Proses sanggah, kata dia, dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diupdate.

Andika mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat ini. Sebagai daerah pertama yang ditunjuk dalam uji coba pelaksanaan pelinsos digital.

Baca Juga

Berita

Wamenkes Puji Inovasi Kesehatan Banyuwangi, dari Homecare hingga Dashboard Puskesmas Real Time

Berita

Sonny Danaparamita Dorong Keseimbangan Ekonomi Warga dan Kelestarian Mangrove Banyuwangi

Berita

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Kenal Pamit Kapolresta, Sinergi TNI-Polri Jadi Kunci Jaga Kondusivitas Daerah

Berita

Operasi Patuh Semeru 2026: Polda Jatim Fokus Edukasi Tertib Berkendara Demi Keselamatan di Jalan Raya

"Alhamdulillah, proses perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baikl," ungkap dia.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, mengatakan, hasil akhir program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini," kata dia.

Andy menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial dua program itu akan disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga

Berita

Babinsa Bersama Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak di Dusun Delik II Desa Jambesari

Berita

Estafet Kepemimpinan Desa Kenjo Dimulai, Danramil Glagah Turut Hadiri Prosesi Pelantikan

Berita

Prajurit TNI Kodim 0825/Banyuwangi Ikuti Apel Operasi Patuh Semeru 2026, Ini Sasaran Utamanya

Berita

Perkara Inisial AKH di Polresta Sidoarjo Tidak Cukup Bukti, Proses Hukum Harus Kedepankan Kepastian Hukum

"Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional," ungkapnya.

Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan.

"Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan," ujar dia.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari program bansos digital ini.

Baca Juga

Berita

PLN Icon Plus Jatim dan PLN Komplek Ketintang Gelar Upacara HLN ke-81, Perkuat Semangat Kemandirian Energi

Berita

Kemarau Panjang, PDAM Lombok Tengah Salurkan 135 Tangki Air Bersih dan Gelar Salat Istisqa

Berita

Kapolri Suyudi Ario Seto Diangkat sebagai Warga Kehormatan Korpasgat TNI AU, Perkuat Sinergi TNI-Polri

Berita

Libatkan Berbagai Unsur, Sungai Kalimati Muncar Kembali Dibersihkan  

"Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga," kata Ipuk. (*)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta