Haidar Alwi: Operasi Ketupat 2026 Bukti Nyata Presisi Kapolri, 85,3% Pemudik Puas

Dalam skala pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat, tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator konkret bahwa sistem pengamanan dan pelayanan berjalan efektif. Keberhasilan ini dinilai lahir dari pendekatan terukur, terintegrasi, serta berbasis sistem yang kuat.

Mudik Lebaran selama ini dikenal bukan hanya tradisi sosial, tetapi fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi. Lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, potensi kecelakaan, hingga gangguan distribusi logistik menjadikan momentum ini sebagai ujian kapasitas negara. Dalam situasi tersebut, kegagalan pengelolaan bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi berpotensi memicu gangguan stabilitas yang lebih luas. Karena itu, kelancaran dan keamanan mudik dipandang sebagai indikator kemampuan negara mengelola tekanan publik secara langsung.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menilai kepuasan publik pada momentum mudik tidak dapat dilihat sekadar sebagai ukuran pelayanan, tetapi refleksi kualitas sistem negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.

Baca Juga

Berita

Gandrung Sewu 2026, Ribuan Wisatawan Padati Penerbangan ke Banyuwangi

Berita

Konsep Baru Gandrung Sewu 2026 Tarik Ribuan Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Hotel dan Homestay Banyuwangi Penuh

Berita

Antusiasme ke Gandrung Sewu Luar Biasa, Pemkab Banyuwangi Mohon Maaf kepada Warga yang Belum Bisa Menyaksikan Langsung

Berita

Megahnya Gandrung Sewu 2026, Saat Seni Tradisi Berpadu dengan Teknologi Pertunjukan

“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” tegas Haidar Alwi.

Ia menekankan, tanpa memahami mudik sebagai sistem kompleks, angka kepuasan 85,3 persen mudah dianggap sebagai capaian biasa. Padahal di baliknya terdapat struktur pelayanan terintegrasi yang mencakup pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kehadiran negara di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.

Survei tersebut juga menampilkan indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 84 persen pemudik puas terhadap posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, sekaligus ruang istirahat masyarakat. Selain itu, 77,6 persen responden menyatakan puas terhadap rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan secara dinamis untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Di sisi lain, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar, menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan efektif selama periode mudik. Data ini menegaskan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja sistem pelayanan yang saling terhubung dan berjalan simultan.

Baca Juga

Berita

Sinergi Kemanusiaan: LPK MS Banyuwangi Salurkan Santunan untuk Dhuafa hingga UMKM Terjerat Riba

Berita

ABRI Manunggal Air Tingkatkan Hasil Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Berita

ABRI Manunggal Air Hadirkan Akses Pengairan Sawah bagi Poktan Tribhakti Desa Bono

Berita

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik mulai terbentuk secara rasional,” jelas Haidar Alwi.

Keberhasilan ini juga dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya bergerak reaktif, tetapi mengedepankan kemampuan membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah.

Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak lagi sekadar operasi rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Red)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta