Dari Banjar Sugihan Untuk Jawa Timur: Lilik Hendarwati Tegaskan Aspirasi Rakyat Tak Perlu Menunggu Reses

Di hadapan warga, Lilik Hendarwati menegaskan bahwa reses bukanlah seremoni formal belaka, tetapi wujud tanggung jawab moral dan politik untuk hadir, mendengar, serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Ia menekankan bahwa pintu aspirasi selalu terbuka, bahkan di luar masa reses.

“Kantor kami di Indrapura terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan persoalan atau aspirasi. Tidak perlu menunggu reses. Silakan datang, kami siap menerima dan menindaklanjuti,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam satu masa sidang setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur hanya memiliki enam titik reses. Sementara itu, Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 156 kelurahan. Keterbatasan titik inilah yang membuat setiap pertemuan langsung dengan warga menjadi sangat berharga dan harus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi secara maksimal.

Baca Juga

Berita

ABRI Manunggal Air Tingkatkan Hasil Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Berita

ABRI Manunggal Air Hadirkan Akses Pengairan Sawah bagi Poktan Tribhakti Desa Bono

Berita

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Berita

Misteri Perataan Sawah Mulyodadi di Tengah Sidang Tipikor: 19 Bidang Disebut Belum Dibayar, GSIP Desak Kejati Jatim dan KPK Telusuri Pemberi Perintah

Dalam dialog interaktif yang berlangsung dinamis, warga menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait belum meratanya bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Lilik menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bantuan seperti KIP, PIP, dan berbagai program sosial lainnya agar benar-benar tepat sasaran.

“Permasalahan bantuan yang belum merata harus menjadi perhatian bersama. Kuncinya ada pada pembaruan data agar yang menerima benar-benar warga yang membutuhkan,” ungkapnya.

Menurutnya, pengurus RT dan RW merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat. Karena itu, peran mereka sangat vital dalam memastikan data yang disampaikan kepada pemerintah akurat dan mutakhir. Sinergi antara warga, perangkat lingkungan, dan pemerintah menjadi fondasi utama terciptanya kebijakan yang adil dan efektif.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini, lanjut Lilik, akan dicatat dan diperjuangkan dalam pembahasan APBD. Jika usulan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihaknya akan mendorongnya masuk dalam program dan penganggaran provinsi. Sementara untuk hal-hal yang menjadi ranah Pemerintah Kota Surabaya, ia memastikan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota agar tetap mendapatkan tindak lanjut.

Baca Juga

Berita

Dermaga Desa Perigi Dipertanyakan, Publik Menanti Kejelasan Proyek APBN Rp7 Miliar dan Status Pengelolaannya!

Nasional

Bangunan Kopdes Merah Putih di Labuhanbatu Berada Dilokasi Rawan Banjir 

Berita

AGUS FLORES UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA KOMBES POL. DR. ROFIQ RIPTO HIMAWAN SEBAGAI DIRRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR

Polri

Suasana Haru Warnai Pelepasan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan dan Penyambutan Kombes Pol Muharman Arta sebagai Kapolresta Banyuwangi

Sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan dan perbankan, Lilik juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan UMKM. Ia mendorong warga memanfaatkan kemudahan perizinan usaha serta akses permodalan melalui Bank Jatim dan BPR Jatim, sehingga pelaku usaha kecil dapat berkembang lebih profesional dan berdaya saing.

Reses di RW 4 Banjar Sugihan ini menjadi penegasan bahwa demokrasi tidak berhenti di ruang sidang. Ia hidup dalam dialog, tumbuh dalam partisipasi, dan menemukan maknanya ketika aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan. Dari Banjar Sugihan, semangat kolaborasi antara warga dan wakil rakyat kembali diteguhkan demi Jawa Timur yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. (Bagas)© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta