BANYUWANGI, 11 November 2026 – Media Indonesia Times | Polemik tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak yang semakin menarik untuk dicermati. Seorang petinggi di lingkungan Kabupaten Banyuwangi berinisial M secara tegas membantah pernah menerima dana CSR sebagaimana isu yang sebelumnya berkembang dalam pemberitaan.
Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh M melalui pesan WhatsApp kepada Heru, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Dalam komunikasinya, M menyatakan tidak pernah menerima dana CSR sebagaimana narasi yang beredar. Bahkan, ia mempersilakan MAKI Jatim melakukan penelusuran lebih lanjut.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting. Namun, dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pertarungan pernyataan antara pihak yang membantah dan pihak yang menyatakan memiliki informasi.
Ada persoalan substansial yang harus dijawab: bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan dana CSR di Banyuwangi, siapa pihak yang berwenang mengatur penyalurannya, bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana, dan apakah seluruh prosesnya telah berjalan sesuai ketentuan hukum?
HERU MAKI JATIM: BUKAN SEKADAR INFORMASI KEDAI KOPI
Menanggapi bantahan M, Heru MAKI Jatim menyatakan organisasinya tidak ingin membangun tudingan berdasarkan asumsi, opini pribadi, ataupun kabar yang tidak jelas sumbernya.
Dengan nada tegas, ia menyampaikan:
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” ujar Heru.
Heru juga menyampaikan pernyataan yang mengisyaratkan adanya langkah lanjutan.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian. Namun, dalam kerangka penegakan hukum, klaim mengenai adanya dasar informasi harus bermuara pada data yang dapat diuji, dokumen yang autentik, keterangan yang relevan, serta fakta yang memiliki hubungan dengan dugaan persoalan yang sedang ditelusuri.
Sebab, dalam perkara yang berpotensi bersinggungan dengan hukum, perbedaan antara informasi awal, indikasi, dan bukti hukum merupakan hal yang sangat mendasar.
CSR: ANTARA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
Secara hukum, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki landasan antara lain dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta ketentuan pelaksanaannya.
Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sektor usaha dan kegiatan perusahaan.
Karena itu, pengelolaan dana CSR tidak boleh ditempatkan sebagai ruang yang kebal dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban.
Meskipun mekanisme pelaksanaan CSR dapat berbeda sesuai karakteristik perusahaan dan ketentuan yang berlaku, setiap proses pengelolaan dana harus memiliki dasar, tujuan, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Apabila terdapat keterlibatan pihak pemerintahan dalam fasilitasi, koordinasi, atau pengelolaan program CSR, batas kewenangan dan dasar tindakannya juga harus dapat dijelaskan.
Hal yang perlu diuji bukan hanya apakah seseorang menerima dana secara langsung, melainkan juga apakah terdapat keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, penguasaan, pengalihan, penggunaan, atau pemanfaatan dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Namun, seluruh aspek tersebut masih merupakan ruang penelusuran, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
JANGAN CAMPURADUKKAN BANTAHAN, INDIKASI, DAN PEMBUKTIAN
Dalam perspektif hukum pidana, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan pemberitaan, dugaan, atau pernyataan pihak tertentu.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Demikian pula, setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila penelusuran menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan pengelolaan dana, atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka harus terlebih dahulu diuji unsur-unsur hukumnya.
Tidak setiap persoalan dana CSR otomatis merupakan perkara korupsi. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, unsur kesalahan, hubungan dengan kewenangan atau jabatan apabila relevan, serta unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Di sinilah pentingnya penelusuran yang profesional: tidak membangun kesimpulan sebelum bukti berbicara, tetapi juga tidak menutup ruang pemeriksaan hanya karena telah muncul bantahan.
PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Polemik ini pada akhirnya membawa satu tuntutan mendasar: transparansi.
Masyarakat Banyuwangi berhak memperoleh penjelasan mengenai tata kelola dana CSR yang berkaitan dengan kepentingan sosial masyarakat. Penjelasan tersebut idealnya mencakup sumber dana, mekanisme penghimpunan dan penyaluran, pihak pengelola, dasar penetapan penerima manfaat, hingga laporan pertanggungjawaban program.
Apabila seluruh mekanisme telah sesuai aturan, dokumen dan penjelasan yang dapat diverifikasi akan menjadi jawaban paling kuat terhadap keraguan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dasar dan bukti permulaan yang memadai.
Bantahan M merupakan hak yang harus dihormati. Namun, kepentingan publik untuk memperoleh kejelasan juga tidak boleh diabaikan.
Kini, MAKI Jatim menyatakan siap melakukan penelusuran, sementara M telah mempersilakan proses tersebut dilakukan.
Publik tentu menunggu apakah pernyataan tersebut akan berlanjut menjadi pengujian fakta yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
PENEGASAN AKHIR: HUKUM TIDAK BEKERJA DENGAN ASUMSI
Persoalan dana CSR Banyuwangi tidak boleh berubah menjadi panggung saling tuding. Namun, persoalan yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan dan kepentingan masyarakat juga tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Dalam negara hukum, jabatan bukan alasan untuk menghindari pemeriksaan, sebagaimana tudingan bukan alasan untuk menghakimi seseorang.
Setiap pihak memiliki kedudukan dan hak yang harus dihormati. Pihak yang memberikan informasi wajib mempertanggungjawabkan dasar informasinya. Pihak yang membantah berhak mendapatkan ruang klarifikasi. Sementara pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Sebab, yang harus dilindungi bukan kepentingan individu, kelompok, ataupun institusi tertentu, melainkan kebenaran, kepastian hukum, dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana yang ditujukan bagi kepentingan sosial dikelola.
Media Indonesia Times akan terus mengawal perkembangan persoalan ini, mengedepankan verifikasi, membuka ruang hak jawab, serta memastikan setiap informasi yang dipublikasikan tidak melampaui fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
