SURABAYA, 13 November 2026 – Media Indonesia Times | Upaya pemberantasan tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan hasil melalui pengungkapan 20 laporan polisi dengan total 29 tersangka dalam pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026 dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan kepolisian mengungkap seluruh target operasi yang telah ditetapkan, dengan tingkat pencapaian 100 persen.
Hasil penegakan hukum tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama jajaran polsek. Operasi yang berlangsung sejak 10 Oktober hingga 7 November 2026 itu diarahkan untuk menindak berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengusik rasa aman masyarakat, terutama pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penyalahgunaan senjata tajam, hingga tindak pidana penyelundupan.
Angka 29 tersangka dari 20 laporan polisi bukan sekadar catatan kuantitatif hasil operasi. Di balik angka tersebut terdapat rangkaian pengungkapan perkara yang menggambarkan upaya aparat kepolisian dalam membongkar berbagai modus kejahatan, mengidentifikasi pelaku, mengamankan barang bukti, serta membawa perkara ke dalam proses penegakan hukum.
Dalam pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menuntaskan lima target operasi (TO) atau mencapai 100 persen dari sasaran yang ditetapkan. Tidak berhenti pada target tersebut, petugas juga mengungkap perkara non-target operasi (Non-TO) dengan mengamankan 11 tersangka tambahan.
Secara keseluruhan, Operasi Sikat Semeru 2026 menghasilkan 12 laporan polisi dengan 12 tersangka. Sementara melalui kegiatan KRYD bidang penegakan hukum tindak pidana curanmor, kepolisian kembali mengungkap delapan laporan polisi dengan 13 tersangka. Akumulasi kedua kegiatan tersebut mencapai 20 laporan polisi dan 29 tersangka.
Capaian ini memperlihatkan bahwa penindakan tidak hanya diarahkan pada perkara yang telah masuk dalam pemetaan target operasi, tetapi juga mencakup pengembangan pengungkapan terhadap tindak pidana lain yang ditemukan selama kegiatan kepolisian berlangsung.
Residivisme Menjadi Perhatian Penegakan Hukum
Di antara 29 tersangka yang diamankan, terdapat dua orang yang tercatat sebagai residivis. Salah satunya merupakan pelaku pencurian yang pernah dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam perkara pada 2023. Sementara seorang lainnya tercatat pernah terlibat perkara penadahan pada 2002, 2025, hingga 2026.
Keberadaan pelaku yang kembali berhadapan dengan hukum menjadi salah satu aspek yang patut mendapat perhatian dalam upaya pemberantasan kriminalitas. Sebab, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap pelaku, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terus berulang.
Dalam konteks tersebut, pengungkapan perkara perlu berjalan beriringan dengan pengembangan penyidikan, penelusuran kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta pengawasan terhadap peredaran barang hasil kejahatan.
Modus Operandi: Dari Pembobolan Kendaraan hingga Kekerasan terhadap Korban
Dari hasil pengungkapan, penyidik mengidentifikasi sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku. Pada kasus curanmor, pelaku umumnya menjalankan aksinya dengan merusak kunci kendaraan menggunakan peralatan tertentu, dengan sasaran sepeda motor yang diparkir dan dinilai memiliki tingkat pengamanan rendah.
Pada perkara pencurian dengan pemberatan, pelaku menyasar rumah atau lokasi tertentu dengan cara membobol bagian bangunan untuk masuk dan mengambil barang milik korban. Sementara dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan ancaman, intimidasi, bahkan pemukulan secara langsung guna melumpuhkan perlawanan korban.
Berbagai modus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan konvensional dapat dilakukan dengan pola yang berbeda, tetapi memiliki konsekuensi yang sama: menimbulkan kerugian materiil sekaligus mengganggu rasa aman masyarakat.
Untuk memperkuat pembuktian perkara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain unit sepeda motor, kunci berbentuk T, benda menyerupai pistol, senjata tajam, serta linggis yang diduga digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana.
Barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap keterkaitan antara pelaku, alat yang digunakan, dan peristiwa pidana yang terjadi.
Dijerat Ketentuan Pidana Sesuai Perkara
Dalam proses hukum, para tersangka dijerat menggunakan ketentuan pidana berdasarkan konstruksi perkara masing-masing. Berdasarkan keterangan dalam konferensi pers, sebanyak 19 perkara dengan 28 tersangka dikenakan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara satu perkara dengan satu tersangka dikenakan Pasal 479 undang-undang yang sama.
Kepolisian menyampaikan bahwa Pasal 477 memiliki ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, sedangkan Pasal 479 memuat ancaman pidana minimal tujuh tahun dan maksimal 15 tahun penjara, sesuai ketentuan yang berlaku dan unsur tindak pidana yang terbukti.
Penerapan pasal tersebut menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban pidana terhadap para tersangka. Namun, seluruh perkara tetap harus melalui mekanisme peradilan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kepolisian Tegaskan Tidak Memberi Ruang bagi Pelaku Kejahatan
Polres Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas penegakan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan terhadap pelaku kejahatan, khususnya curat, curas, dan curanmor, akan dilakukan secara tegas, terukur, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami tidak akan memberikan ruang dan tempat bagi seluruh pelaku kejahatan yang ada. Kami akan lakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap semua tindak kejahatan, khususnya curat, curas, maupun curanmor," tegas pihak kepolisian dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pada upaya menciptakan efek pencegahan melalui kehadiran aparat dan peningkatan kewaspadaan di tengah masyarakat.
Kendati demikian, menjaga keamanan wilayah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Peran aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang responsif terhadap potensi tindak kriminalitas.
Warga diimbau meningkatkan pengamanan kendaraan dan tempat tinggal, menghindari kebiasaan meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang.
Pengungkapan 29 tersangka dalam Operasi Sikat Semeru 2026 dan KRYD menjadi bagian dari catatan penegakan hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Namun, ukuran keberhasilan menjaga keamanan pada akhirnya tidak semata-mata terletak pada jumlah tersangka yang berhasil diamankan.
Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari menurunnya potensi kejahatan, terjaminnya perlindungan masyarakat, meningkatnya kepercayaan publik, serta hadirnya rasa aman yang dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, esensi penegakan hukum bukan hanya menghadirkan pelaku kejahatan ke hadapan hukum, melainkan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan ruang hidup yang aman. (Bagas)
© Media Indonesia Times 2026 — Patuhi Kode Etik Jurnalistik dan Hak Cipta
