Sekda Banyuwangi: Evaluasi LKPJ Jadi Kunci Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah

Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Hal ini terlihat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (20/04/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H. Forum ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.

Dalam keterangannya, Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dalam mengukur sejauh mana program pemerintah telah berjalan sesuai target sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini menjadi pengukur capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sebelum diaudit BPK. Evaluasi ini penting sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja eksekutif di 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi bersama DPRD membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menerima berbagai masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Masukan dari DPRD sangat penting sebagai bahan perbaikan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan eksekutif,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya sektor infrastruktur serta dinamika indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Guntur mengakui adanya catatan terkait potensi penurunan tingkat kepercayaan publik pada tahun sebelumnya.

“Ada beberapa poin penting, termasuk infrastruktur dan indeks kepercayaan masyarakat yang sempat menurun. Ini harus kita sikapi dengan langkah konkret,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyiapkan berbagai langkah dan inovasi program untuk tahun 2026. Upaya tersebut diarahkan guna menjawab tantangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Guntur juga menekankan bahwa evaluasi kinerja harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang terbuka terhadap kritik dan saran.

“Hasil evaluasi DPRD tentu akan kami tindak lanjuti dengan perbaikan, sesuai masukan yang disampaikan maupun standar yang seharusnya,” jelasnya.

Rapat Banggar–TAPD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi semata, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Banyuwangi yang lebih baik. Dengan evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat di masa mendatang.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.