Kabar Baru
Motif Pelaku Habisi Nyawa Marlin Karena Cemburu
Tangkal Radikalisme Digital, Satgaswil Densus 88 Papua Barat Gelar ‘Vaksinasi Ideologi’ bagi Kader Ansor di Sorong
Kapolres Simalungun dan Bhayangkari Peringati Hari Kartini — Dukung Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045
Polres Karo Tuntaskan Puluhan Kasus dalam 100 Hari, Kapolres : “Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri”
Sempat Kabur Lompat ke Sungai Saat Digrebek, Bandar Sabu di Desa Pamah Akhirnya Ditangkap di Aceh 
Tewasnya Siswa SMAN 5 Bandung, Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka
Motif Pelaku Habisi Nyawa Marlin Karena Cemburu
Tangkal Radikalisme Digital, Satgaswil Densus 88 Papua Barat Gelar ‘Vaksinasi Ideologi’ bagi Kader Ansor di Sorong
Kapolres Simalungun dan Bhayangkari Peringati Hari Kartini — Dukung Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045
Polres Karo Tuntaskan Puluhan Kasus dalam 100 Hari, Kapolres : “Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri”
Sempat Kabur Lompat ke Sungai Saat Digrebek, Bandar Sabu di Desa Pamah Akhirnya Ditangkap di Aceh 
Tewasnya Siswa SMAN 5 Bandung, Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka
Memuat cuaca...
Berita

Menakar Sehatnya Pers, Menjaga Daulat Ekonomi, Menguatkan Bangsa

Menakar Sehatnya Pers, Menjaga Daulat Ekonomi, Menguatkan Bangsa
Surabaya – Media Indonesia Times | Tanggal 9 Februari 2026 kembali menjadi penanda penting bagi perjalanan dunia jurnalistik nasional. Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini mengusung tema besar “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, sebuah tema yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyimpan gugatan moral yang dalam bagi segenap insan pers.

Tema ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah cermin, sekaligus ujian. Ujian tentang sejauh mana pers Indonesia benar-benar sehat, sungguh-sungguh berdaulat, dan berperan nyata dalam menguatkan bangsa.

Kata “sehat” yang melekat pada pers tidak boleh dipersempit pada aspek fisik atau administratif semata. Sehat adalah soal integritas, etika, dan kualitas. Sehat berarti media tidak diperalat, tidak diperjualbelikan, dan tidak menjadikan kartu pers sebagai alat tekanan atau transaksi kepentingan.

Realitas hari ini memaksa kita jujur: masih ada insan pers yang menjauh dari makna sehat itu. Media digunakan sebagai alat tawar-menawar, narasi disandera kepentingan, dan profesi luhur direduksi menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan atau ekonomi. Di titik inilah pertanyaan mendasar harus diajukan: apakah pers kita benar-benar sehat, atau hanya tampak sehat di permukaan?

Pers yang sehat akan melahirkan perilaku positif. Dalam tubuh jurnalistik yang sehat, nalar kritis berjalan beriringan dengan nurani. Pikiran jernih melahirkan karya yang mencerdaskan, bukan menyesatkan. Kreativitas dan inovasi tumbuh bukan karena pesanan, melainkan karena kesadaran profesi.

Lalu hadir frasa “ekonomi berdaulat”, sebuah pengakuan jujur bahwa kemerdekaan pers tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan insan pers itu sendiri. Pers yang lapar akan sulit berdiri tegak. Pers yang rapuh secara ekonomi akan mudah goyah secara etik.

Kedaulatan ekonomi pers berada di ruang yang rapuh: di antara idealisme dan realitas. Ketika kebebasan menulis masih dipengaruhi oleh kemampuan bertahan hidup, maka independensi menjadi mahal. Inilah ironi yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Organisasi pers, termasuk PWI dan berbagai aliansi jurnalistik lainnya, kerap menyajikan aturan, kode etik, dan kewajiban moral namun sering kali lupa bahwa kesejahteraan adalah fondasi ketaatan etik. Wartawan diminta ideal, tetapi dibiarkan bertahan sendiri dalam ketidakpastian ekonomi.

Pemerintah pusat hingga daerah memang memberikan perhatian melalui skema anggaran dan kemitraan. Namun pertanyaan kritisnya adalah: apakah perhatian itu inklusif, atau hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu? Jika kesejahteraan hanya beredar di lingkaran sempit, maka kedaulatan ekonomi pers masih sebatas jargon.

Di sisi lain, era digital telah membuka ruang baru. Media daring tumbuh cepat, domain dapat dibangun dengan mudah, dan jurnalisme warga berkembang pesat. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Kemudahan akses tidak boleh menurunkan standar etik, dan keterbukaan tidak boleh mengaburkan tanggung jawab.

Akhirnya, frasa “Bangsa Kuat” menjadi tujuan utama. Bangsa yang kuat tidak lahir dari pers yang lemah. Bangsa yang kuat membutuhkan pers yang mampu menjadi penopang kepercayaan publik, pengawal kebijakan, sekaligus penyampai wajah bangsa secara jujur dan berimbang.

Jurnalisme hari ini bukan sekadar penyampai peristiwa, tetapi juga public relation bangsa—yang menampilkan capaian pembangunan, mengkritisi kekurangan, dan menjaga optimisme publik tanpa kehilangan keberanian.

Hari Pers Nasional 9 Februari 2026 seharusnya menjadi momentum kebangkitan. Kebangkitan kualitas sumber daya manusia pers, kebangkitan kesadaran etik, dan kebangkitan komitmen untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi insan pers sebagai jalan menuju bangsa yang lebih kuat.

Perbedaan sudut pandang, pro dan kontra dalam pemberitaan adalah dinamika yang niscaya. Namun semuanya harus bertolak dari niat baik, pikiran positif, dan keberanian untuk selalu mencari sisi pencerahan bagi publik.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Penghormatan setinggi-tingginya bagi seluruh insan pers yang masih setia menjaga nurani di tengah derasnya godaan zaman. Semoga pers Indonesia semakin sehat, semakin berdaulat, dan semakin bermartabat. (Bagas)

Penulis Idham Holid
Editor Idham Holid

Catatan Redaksi

Setiap wartawan Media Indonesia Times dibekali ID Card resmi dan namanya tercantum dalam box redaksi. Apabila ada oknum yang mengaku sebagai wartawan Media Indonesia Times namun tidak dapat menunjukkan identitas resmi, segala tindakannya bukan menjadi tanggung jawab redaksi.

Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!